Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika pihaknya mengakomodir para relawan Kampanye Jokowi-JK menjadi petinggi di badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut Kalla, keberpihakan itu sah saja asalkan orang yang ditunjuk mampu dan cocok menduduki jabatan yang diberikan di perusahaan pelat merah tersebut.
“Kalau memang dia mampu kenapa tidak? Kalau cocok dan punya kemampuan siapa saja juga bisa,”katanya, Senin(9/3/2015).
Sebaliknya, dia berdalih, akan menjadi hal yang salah jika seseorang tidak mampu menjalankan tugasnya, tetapi diberikan posisi jabatan yang tinggi.
“Ya tidak sekadar tamatan anak SD langsung jadi komisaris bank, gak begitu lah”ujarnya.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengungkapkan bagi-bagi jabatan di perusahaan negara itu sudah jadi hal yang lumrah sejak zaman pemerintahan sebelumnya.
Dia menyebutkan gamblang, ketika Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, Presiden ke-6 itu juga memasukkan orang-orang dekatnya ke dalam jajaran komisaris BUMN.
“Selalu begitu. Zamannya pak SBY, orang-orangnya juga masuk di situ [BUMN], sama saja, selama dia punya kemampuan,”tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Kalla menanggapi isu yang beredar bahwa sembilan relawan Jokowi-JK akan dan sudah masuk ke dalam jajaran komisaris BUMN.
