Pemkot Bandung Kaji Pemberian Insentif Bagi Investor

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat tengah mengkaji pemberian insentif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di kawasan itu.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung Emma Sumarna menyatakan pemberian insentif perlu dilakukan untuk mendorong target realisasi investasi dapat tercapai.

Pemberian insentif tersebut bisa berupa kemudahan pelayanan perizinan maupun keringanan beban pajak.

Oleh karena itu, pengkajian diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu dekat agar regulasi secepatnya diterbitkan  "Regulasi terkait insentif investasi belum ada. Akan tetapi, peluang untuk diterbitkan sangat memungkinkan bahkan harus, " katanya, Selasa (3/3/2015).

Menurutnya, pemberian insentif sangat penting dilakukan mengingat masuknya investor dapat membawa banyak keuntungan bagi daerah salah satunya peningkatan sarana dan prasarana.

"Dengan kontribusi perusahaan atau investor yang lebih optimal kepada daerah, memang sudah sewajarnya ada insentif yang meringankan. Prinsipnya seperti reward and punishment, tergantung dengan apa yang mereka berikan kepada daerah," ujarnya.

Kendati demikain, penerbitan regulasi bagi investor membutuhkan dasar hukum yang jelas untuk dituangkan ke dalam peraturan daerah (Perda). Sehingga, ujarnya, dibutuhkan komunikasi yang terintegrasi baik kepada DPRD maupun satuan perangkat kerja daerah (SKPD) terkait.

Sementara itu, realisasi investasi di Kabupaten Majalengka pada 2014 mencapai Rp884,8 miliar atau tumbuh 49% dari realisasi investasi 2013 sebesar Rp451 miliar.

Adapun, berdasarkan jumlah pelaku usaha pada 2014 mencapai 1.308 pelaku usaha, atau tumbuh 10,4% dari 2013 sebanyak 1.172 pelaku usaha.

Kabid Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Majalengka Iwan Cundiawan mengatakan realisasi investasi di Kabupaten Majalengka sepanjang 2014 masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Iwan mengungkapkan sektor investasi yang saat ini sedang terus dipromosikan Pemkab Majalengka yakni usaha yang berkaitan dengan Bandara Internasional BIJB Kertajati yang saat ini dalam proses kontruksi.

“Kami terus mempromosikan proyek BIJB ini kepada investor, sehingga pereknomian di Majalengkan bisa lebih bergairah,” ujarnya.

Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar menyambut baik beberapa daerah yang memberikan insentif bagi investor.

Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja menilai selama ini investor selalu kesulitan mengurus perizinan di kabupaten/kota akibat birokrasi yang panjang dan rumit.

“Sudah kewajiban pemerintah kabupaten/kota mampu mengeluarkan kebijakan yang berani untuk tidak mempersulit masalah perizinan. Padahal pemerintah pusat sudah mengintruksikan agar perizinan dipermudah,” katanya.

Menurutnya, proses perizinan yang rumit serta telah menjadi masalah klise di sejumlah daerah dinilai sudah tidak efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pengurusan perizinan di negara lain.

Oleh karena itu, lanjutnya, jelang pasar bebas Asean pemerintah diharapkan mampu mempermudah perizinan guna menyerap tenaga kerja yang besar. Hal ini untuk menekan angka pengangguran yang meningkat.

Selain itu,  dia menegaskan persoalan perizinan dan peraturan yang tumpang tindih dari setiap kabupaten/kota harus dipecahkan.

“Apalagi Jabar dengan keunggulan demografi usia produktif dan sumber daya alamnya, merupakan pemberi kontribusi [perekonomian] terbesar ketiga untuk nasional. Jabar merupakan wilayah yang secara ekonomi perlu dijaga dan dikembangkan,” ujarnya.

Dia menilai dengan adanya sinkronisasi kebijakan antardaerah, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan daerah, sehingga hal itu akan bisa menjadikan persepsi positif terhadap investasi di Jabar.