Industri Perhotelan di Jawa Timur Kian Lesu, Ini Penjelasan BPS

Badan Pusat Statistik Jawa Timur melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di provinsi tersebut turun 1,68 poin dari 49,51% pada Desember menjadi 47,83% pada Januari.
Wike Dita Herlinda | 02 Maret 2015 16:41 WIB
Resepsionis hotel - Antara

Bisnis,com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik Jawa Timur melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di provinsi tersebut turun 1,68 poin dari 49,51% pada Desember menjadi 47,83% pada Januari.

“Ini kemungkinan efek dari dibatasinya pengadaan rapat di hotel-hotel mewah, tapi ini masih harus diteliti lebih jauh lagi,” tutur Kepala BPS Jawa Timur Sairi Hisbullah, Senin (2/3/2015).

Terkait praduga BPS itu, Pemprov Jatim mengaku tidak memberlakukan secara kaku pelarangan pegawai negeri sipil (PNS) rapat di hotel. Pegawai kantor pemerintah di Jatim masih diperbolehkan menghelat acara di hotel berbintang dengan syarat khusus.

Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan syarat khusus tersebut adalah apabila kapasitas ruangan di kantor pemerintah yang bersangkutan benar-benar tidak memadai untuk perhelatan dengan peserta acara yang banyak.

Kelonggaran implementasi larangan rapat di hotel berbintang itu, sambung Soekarwo, telah disampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri di sela-sela rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia akhir pekan lalu.

Bagi kantor pemerintah yang hendak mengadakan acara dengan banyak peserta, diwajibkan mengajukan surat pemberitahuan kepada gubernur.

“Supaya gubernur bisa ambil keputusan. Silakan rapat di hotel, tapi hanya jika ruangan di kantornya tidak cukup.”

Larangan PNS menggelar rapat di hotel diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.11/2014.

Namun, Pemprov Jatim berpendapat aturan tersebut tidak bisa diterapkan secara kaku di tingkat daerah.

Pasalnya, jika rapat dipaksa untuk tetap dilakukan di kantor yang tidak memadai, maka akan dikeluarkan biaya yang lebih banyak untuk menyewa tenda dengan fasilitas pendingin.

Bagaimana pun, dia menilai mayoritas kantor pemerintah di Jatim sudah didesain dengan ruang rapat berkapasitas besar.

Tag : jawa timur
Editor : Bambang Supriyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top