Inflasi Jatim: Faktor Ini Bisa Jinakkan Inflasi Bulan Depan

Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Satriyo Wibowo berpendapat peluang inflasi Jatim pada Maret kemungkinan besar bersifat jinak, atau mudah dikendalikan ketimbang Januari.
Wike Dita Herlinda | 02 Maret 2015 17:37 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, SURABAYA - Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Satriyo Wibowo berpendapat peluang inflasi Jatim pada Maret kemungkinan besar bersifat jinak, atau mudah dikendalikan ketimbang Januari.

“Kalaupun ada kenaikan IHK, kemungkinan besar tidak akan terlalu tinggi. Maret itu seharusnya panen raya padi sudah mulai, sehingga harga beras pada Maret atau April biasanya turun. Kami tidak tahu tahun ini seperti apa, tapi tren tahunannya selalu begitu,” katanya, Senin (2/3/2015).

Harga beras yang diharapkan mulai melandai per Maret, tutur Satriyo, akan menjadi faktor determinan pengerem inflasi Jatim. Pasalnya,  kontribusi harga beras paling dominan terhadap besaran IHK di provinsi tersebut.

“Musim panen mungkin akan membantu Jatim kembali deflasi. Kalaupun inflasi, mungkin rendah. Kalau harga beras bisa turun pada Maret, itu akan mengompensasi potensi kenaikan harga dari sektor lain, misalnya tarif angkutan udara atau bahan bakar minyak,” ujarnya.

Dia menyebut meski harga BBM sudah dinaikkan, multiplier effect-nya terhadap kenaikan harga komoditas dan tarif transportasi tidak akan langsung terasa pada bulan berikutnya.

“Tarif angkutan tidak akan langsung mengikuti, karena biasanya mereka tunggu SK dulu,” ulas Satriyo.

BPS Jatim melaporkan indeks harga konsumen (IHK) provinsi tersebut bertengger pada level -0,52%, lebih rendah dari tingkat nasional -0,36%.

BPS mengapresiasi angka IHK Februari Jatim itu sebagai sebuah prestasi.

Sekadar catatan, level deflasi terendah di Jatim dibukukan oleh Banyuwangi (-1,02%), Kediri (-0,83%), Malang (-0,57%), Sumenep (-0,56%), Jember (-0,54%), dan Madiun (0,51%). Adapun, Surabaya dan Probolinggo mencatatkan deflasi tertinggi, masing-masing -0,42%.

Menurut analisis BPS, kesenjangan deflasi antara Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Banyuwangi dipicu oleh daya beli masyarakat Probolinggo yang relatif tinggi untuk segmen tertentu.

“Daya belinya relatif tinggi, sedangkan pasarnya hanya terkonsentrasi di pasa-pasar baru. Harga-harga di Probolinggo ini cepat sekali naik dan turun. Selain itu, efek dari Paiton juga ada. Masyarakat di sekitar sana daya belinya menjadi lebih tinggi,” ujarnya.

Tag : jawa timur
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top