Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perlu Antisipasi Hasrat Masif Rakyat NTT Gabung ke Timor Leste

Pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipasi terhadap kemungkinan gerakan masif rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) karena merasa lebih bahagia dengan negara tetangga Timor Leste.

Kabar24.com, KUPANG--Anggota Komisi I DPR-RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipasi terhadap kemungkinan gerakan masif rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) karena merasa lebih bahagia dengan negara tetangga Timor Leste.

"Lima tahun ke depan, bisa terjadi sebuah gerakan masif dari rakyat NTT, yang dia lebih bahagia dengan Timor Leste. Harus ada langkah antisipasi," kata Agun Gunanjar Sudarsa, di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan komitmen politik DPR dan pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan, khususnya NTT sebagai salah satu wilayah yang berbatasan darat dengan negara Timor Leste.

Pembangunan di wilayah perbatasan ini penting dilakukan mengingat Timor Leste yang baru merdeka melalui referedum 1999 itu, lebih maju dalam menata kawasan perbatasannya.

Menurut dia, Jakarta harus cerdas mengambil langkah-langkah dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di provinsi kepulauan Nusa Tenggara Timur.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dana-dana untuk daerah seperti NTT ini jangan diberikan dalam bentuk bantuan ternak sapi, pupuk, rumah, bibit, traktor dan lainnya.

Lebih baik uang yang ada di kementerian-kementerian itu semua diserahkan ke daerah untuk dikelolah di daerah.

"Tujuannya supaya roda ekonomi berputar, ada muncul usahawan baru, dan itu secara otomatis menciptakan lapangan kerja," kata politisi dari Partai Golkar ini.

"Ini orang lapar. Lapar makan dan lapar lapangan pekerjaan. Kenapa banyak tenaga kerja dari NTT ke luar negeri, karena negara salah. tidak mampu menciptakan lapangan kerja," katanya.

Lapangan kerja ada kalau alokasi anggaran itu ada. Sehingga ada usaha-usaha baru dan tercipta lapangan kerja baru, katanya.

Mengenai pengawasan, dia mengatakan jika pemerintah pusat takut dana-dana itu disalahgunakan maka tinggal dibuatkan pengawasan yang lebih ketat dan terapkan sanksi yang berat, katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Rustam Agus
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper