Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Alokasi Pupuk di Kabupaten Bandung Kurang

Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bandung Jawa Barat kurang sehingga mengakibatkan kelangkaan di lapangan.
Pupuk bersubsidi. Alokasi untuk Kabupaten Bandung kurang/Antara
Pupuk bersubsidi. Alokasi untuk Kabupaten Bandung kurang/Antara

Kabar24.com, BANDUNG--Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bandung Jawa Barat kurang sehingga mengakibatkan kelangkaan di lapangan.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Bandung A. Tisna Umaran mengakui adanya kekurangan dan kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan. Hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai kebutuhan.

Dia mengatakan selama ini terjadi kekurangan pupuk lantaran dari total kebutuhan itu tidak dipenuhi semua dan ada pengurangan sehingga terjadi kekurangan di lapangan.

"Kami masih melihat komitmen dari pemerintah pusat karena yang mempunyai kepentingan itu adalah pemerintah pusat terkait alokasi pupuk," katanya, Rabu (21/1).

Lebih lanjut dia membantah keterlambatannya penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) telah menyebabkan kelangkaan pupuk di lapangan. Meski begitu, dia mengakui RDKK secara formal belum tuntas.

Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Jabar Ferry Sofwan Arief meminta pemerintah kabupaten/kota agar merampungkan RDKK agar realisasi penyaluran pupuk bersubsidi bisa berjalan dengan lancar.

Menurutnya, apabila RDKK belum dirampungkan dikhawatirkan penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

Dia menjelaskan dalam RDKK itu penerima pupuk telah jelas dan sudah diverifikasi agar berhak mendapatkannya.

"Intinya, apabila RDKK belum diselesaikan maka penyaluran pupuk bersubsidi akan terhambat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus menyelesaikannya karena musim tanam sudah berlanjut," katanya.

Sementara itu, PT. Pupuk Kujang Cikampek (PKC) meminta pemerintah daerah membuat skala prioritas pendistribuasian pupuk kepada petani agar penyaluran pupuk tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Direktur Utama Pupuk Kujang Cikampek Bambang Tjahjono meminta pemerintah daerah membuat perencanaan jangka pendek untuk penyaluran pupuk.

Bambang mengatakan dengan membuat skala prioritas pendistribusian pupuk, risiko penyalahgunaan pupuk bisa dihindari karena penyaluran pupuk diprioritaskan kepada petani yang sedang tanam dan sesuai yang dibutuhkan petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper