Bisnis.com, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah memanfaatkan momen peringatan 10 tahun tsunami untuk kembali meminta pemerintah pusat mengesahkan sejumlah regulasi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No.11/2006.
Zaini menegaskan pentingnya pengesahan beberapa regulasi turunan tersebut di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil. Dia mengatakan pengesahan sejumlah regulasi tersebut dapat mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami butuh perhatian pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan di Aceh, salah satunya dengan pengesahan turunan UUPA. Yang paling penting, kami membutuhkan pengesahan RPP Pengelolaan Bersama Minyak, Kewenangan Aceh, dan pertanahan," ujar Zaini, Jumat (26/12/2014).
Dia memaparkan, hingga saat ini baru tiga PP dan dua Perpres yang disahkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, terdapat sembilan RPP dan tiga Ranperpres yang belum disahkan.
"Pengesahan tersebut bisa membantu kami mengentaskan kemiskinan di Aceh yang masih 17%. Saya menargetkan hingga akhir jabatan, dapat menurunkan kemiskinan hingga 10%," tambah Zaini.
Zaini juga berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat membantu Aceh meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian pangan dan transportasi.
Selain itu Zaini juga meminta dukungan pembangunan infrastruktur kelautan yakni pelabuhan di Simeulue dan Sabang. Aceh, lanjutnya juga membutuhkan pembangunan desa nelayan di wilayah pesisir.
"Terkait dengan transportasi, kami menginginkan ada percepatan pembangunan di Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Aceh Utara. Selain untuk trasnportasi dan logistik, jalan juga penting untuk meminimalisasi risiko bencana seperti banjir dan longsor," pungkas Zaini.
