Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketidakadilan Kekuatan Ekonomi Tantangan Pengusaha Daerah

Selain menghadapi ketidakadilan akibat tidak meratanya kekuatan ekonomi nasional, para wirausahawan daerah menghadapi persaingan dengan pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia tanpa memberikan keuntungan bagi daerah.
Logo Hipmi. Ketidakadilan Kekuatan Ekonomi Tantangan Bagi Pengusaha Derah/Bisnis
Logo Hipmi. Ketidakadilan Kekuatan Ekonomi Tantangan Bagi Pengusaha Derah/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA—Selain menghadapi ketidakadilan akibat tidak meratanya kekuatan ekonomi nasional, para wirausahawan daerah juga menghadapi persaingan dengan pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia tanpa memberikan keuntungan bagi daerah.

Demikian dikemukakan oleh Bahlil Lahadalia dalam visi dan misinya sebagai calon ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Periode 2015-2017, Senin (8/12/2014).  Selain Bahlil Lahadalia, tiga kandidat ketua umum HIPMI lainnya adalah Bayu Priawan Djokosoetono, Priamanaya Djan dan Andhika Anindyaguna.

Menurut Bahlil, kekuatan ekonomi nasional yang hanya bertumpu pada posisi dan wilayah tertentu di Indonesia disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Kondisi itu, ujarnya, sangat dirasakan oleh para pengusaha di daerah sebagai sebuah ketidakadilan.

"Selama ini ketidakadilan begitu dirasakan oleh teman-teman pengusaha di daerah. Saya tahu dan merasakannya karena saya beranjak dari daerah," ujarnya. HIPMI, kata Bahlil, harus membangun posisi tawar dengan pemerintah supaya pengusaha-pengusaha lokal dapat terlibat dalam membangun Indonesia.

Selain itu, Bahlil menilai para pengusaha daerah sering dihadapkan pada posisi yang tidak diuntungkan. Dia mencontohkan banyaknya pengusaha asing yang dibiarkan berinvestasi di Indonesia tapi tidak memberikan keuntungan dan manfaat bagi daerah itu.

"Pemerintahan Jokowi harus kita dorong membangun infrastruktur energi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam. Harus ada aturan khusus boleh lakukan eksploitasi tapi pabriknya harus ada di daerah setempat,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa selain diperlukan aturan khusus tersebut, regulasi yang berpihak pada pengusaha local juga sangat dibutuhkan mengingat selama ini tidak ada posisi tawar sehingga membuat pengusaha lokal menjadi tidak berdaya.

Sebelumnya Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari mengatakan pihaknya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang menguntungkan bagi para pengusaha. Salah satu kebijakan yang didukung, kata Raja, ialah kebijakan satu pintu atau one stop service.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ismail Fahmi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper