Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PERPPU PILKADA: Demokrat Berjuang Habis-habisan, Merapat ke KIH?

Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan berjuang keras untuk menggolkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) untuk diterima DPR.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 06 Desember 2014  |  07:19 WIB
PERPPU PILKADA: Demokrat Berjuang Habis-habisan, Merapat ke KIH?
Pemungutan suara pemilih pada Pilkada langsung. Demokrat habis-habisan agar diterima DPR - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA--Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan berjuang keras untuk menggolkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) untuk diterima DPR.

"Perjuangan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, bukan karena membela partai a atau partai b, tapi karena Partai Demokrat komit untuk membangun demokrasi di Indonesia," kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (5/12/2014) malam.

Menurut Saan, untuk menggolkan Perppu No 1 tahun 2014 diterima DPR, Fraksi Partai Demokrat telah membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang juga mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung.

Saan menjelaskan, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode pada 2004-2014, komit untuk membangun demokrasi di Indonesia, antara lain melalui penyelenggaraan pilkada secara langsung.

"Pada penyelenggaraan pilkada secara langsung selama 10 tahun terakhir sudah terbukti banyak melahirkan pemimpin daerah yang handal dari tengah masyarakat," katanya.

Menurut Saan, jika pilkada langsung yang sudah berjalan baik dikembalikan ke DPRD, maka dapat mematikan demokrasi dan menghilangkan paritisipasi aktif masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya.

Sementara itu, aktivis lembaga swadaya masyarakat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan, sebaiknya DPRI menerima Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pilkada, karena jika DPR menolak akan terjadi kekosongan hukum.

Padahal, kata dia, pada 2015 ada sekitar 200 kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota, yang masa jabatannya akan berakhir.

"Kepala daerah yang habis masa jabatannya ini akan diisi oleh 'care taker' sampai ada aturan hukum berikutnya. Ini merugikan DPR dan masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Perppu Pilkada

Sumber : Antara

Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top