Bisnis.com, TANGERANG—Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Banten hingga kuartal III/2014 mencapai 73% atau senilai Rp4,98 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam dokumen yang dikutip bisnis menyebutkan realisasi ini terhadap target tahunan senilai Rp6,8 triliun turun 1% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun anggaran 2013.
Penurunan realisasi pendapatan dari target yang telah ditetapkan diklaim akibat rendahnya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, di mana komponen ini berkontribusi sebesar 14% dari total pendapatan daerah.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pemasukan utama Pemerintah Provinsi Banten dengan andil mencapai 71% dari total pendapatan. Dalam hal ini, pajak daerah memiliki kontribusi paling besar yakni 67% dari total PAD.
Budiharto Setyawan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, dalam kajian ekonomi dan keuangan regional menyatakan APBD Pemprov Banten hingga periode ini mengalami surplus senilai Rp2,1 triliun.
“Realisasi pendapatan hingga periode ini masih sejalan dengan target APBD-P 2014 dan tidak jauh berbeda dengan realisasi APBD 2013 pada periode yang sama. Sementara realisasi belanja pada periode ini masih di bawah target APBD-P 2014,” ujarnya seperti dikutip bisnis, Selasa (2/12).
Data DPPKD Provinsi Banten menjelaskan realisasi total belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung pada kuartal III/2014 baru mencapai 37% atau senilai Rp2,88 triliun dari pagu anggaran selama 2014 senilai Rp7,87 triliun.
Padahal, Budi menjelaskan hingga kuartal III/2014 pencairan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten telah mencapai 85,44% dari total pagu anggaran. Realisasi dana perimbangan mengalami penurunan 20% dari semula Rp861,9 miliar menjadi Rp688,7 miliar.
Kendati demikian, ujarnya, realisasi PAD Banten pada kuartal ini yang mencapai Rp3,5 triliun tercatat tumbuh 16% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Dalam hal ini, pajak daerah tumbuh 15% dengan nilai Rp3,3 triliun jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan pajak daerah, lanjutnya, didukung oleh penambahan jenis pajak daerah baru, seperti pajak rokok dan penambahan objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak bahan bakar bio solar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
