Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurunkan target sejumlah BUMD dalam memberikan setoran dividen pada 2015.
Asisten Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa mengatakan pihaknya memprediksikan penurunan kontribusi dividen BUMD tersebut dalam APBD 2015 sebesar 92,32%. Angka tersebut menurutnya adalah hitungan realistis.
“Dibandingkan dengan target tahun 2014 artinya berkurang sebanyak 7,68%,” katanya pada bisnis, Selasa (2/12/2014).
Iwa mengaku penerimaan dividen dari BUMD mengalami penurunan, sebagai akibat dari penyesuaian ekspansi usaha BUMD yang memerlukan biaya operasional yang meningkat. Namun disi lain dampak ekspansi di tahun 2015 belum dapat dirasakan langsung bagi peningkatan dividen.
Imbas dari penurunan target ini membuat besaran penyertaan modal bagi BUMD mengalami penurunan. Menurut Iwa pada APBD 2015 pihaknya hanya mengalokasikan Rp250 miliar untuk menyuntik 3 BUMD yakni PT Jasa Sarana Rp100 miliar, PT BIJB Rp100 miliar dan program Kredit Cinta Rakyat (KCR) Bjb Rp50 miliar. “Ada penurunan dibanding tahun lalu,” katanya.
Suntikan modal ke PT Jasa Sarana menurutnya dianggap prioritas karena BUMD tersebut tengah menggenjot proses pembebasan lahan di proyek Tol Cisumdawu dan Bogor-Ciawi-Sukabumi. Khusus Cisumdawu percepatan pembebasan lahan dinilai sudah dalam tahap krusial. “Kami meminta Jasa Sarana fokus pada pembebasan lahan,” ujar Iwa.
Sementara suntikan untuk PT BIJB direncanakan untuk keperluan operasional pendirian BUMD baru tersebut. Juga menopang rencana membuat perusahaan patungan pengelola Bandara BIJB Kertajati dengan PT Angkasa Pura II. “Sesuai Perda, sudah harus dialokasikan untuk BIJB,” katanya.
Iwa mengaku fokus penambahan modal hanya dilakukan pada 3 BUMD yang ada sementara untuk BUMD di luar itu, Pemprov masih menunggu hasil evaluasi kinerja. Menurutnya BUMD yang lain diminta untuk mengoptimalkan penyertaan sebelumnya. “Sambil menunggu evaluasi dan pemantauan oleh Biro Investasi dan BUMD,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan rencana penyertaan modal pada 2015 tidak akan otomatis disetujui mengingat masih adanya sejumlah persoalan. Dia menunjuk suntikan untuk PT BIJB pada APBD Perubahan 2014 sebesar Rp37 miliar masih menyisakan catatan dari Kemendagri. “Dana 2014 itu belum bisa digunakan sampai sekarang, kepengurusan juga belum ada,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
