JK: Korupsi Bisa Diatasi dengan Sistem & Transparansi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel guna mencegah praktik korupsi yang menyelewengkan anggaran negara.
Ana Noviani | 02 Desember 2014 14:50 WIB
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel guna mencegah praktik korupsi yang menyelewengkan anggaran negara.

Dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang digelar KPK, Wapres menuturkan korupsi muncul dari kesempatan dan kemauan. Hal tersebut dapat diatasi dengan sistem dan transparansi.

"Sistem yang terbuka dan diawasi menyebabkan kesempatan atau kemauan korupsi jadi kecil," katanya di Balai Kartini, Selasa (2/12).

Sebaliknya, apabila sistem keuangan, tender, dan perizinan tidak transparan akan memicu kemauan untuk berbuat korup dan merugikan semua pihak.

Selain dua hal tersebut, JK menegaskan perlunya payung hukum yang tegas untuk menangani kasus-kasus korupsi di Tanah Air. Menurut JK, UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu UU yang paling keras di dunia.

"Memang undang-undang kita adalah salah satu UU yang paling keras di dunia ini karena termasuk memperkaya orang lain. Memang hukum itu suatu yang dinamis akibat adanya suatu perkembangan yang memang menjadi keadaan darurat negeri ini," ujarnya.

JK menambahkan dua hal pokok yang menyebabkan korupsi adalah kesempatan dan kemauan. Orang-orang yang memiliki kewenangan diharapkan dapat menjaga amanah dan tidak korup. Kalla berpesan agar para Menteri yang telah lolos dari penilaian KPK dapat menjaga kewenangan.

"Jadi para menteri mungkin sebelumnya sangat bersih karena dapat keterangan atau lolos dari penilaian KPK karena tidak ada kewenangan. Begitu dapat kewenangan menjadi bagian yang sulit yang harus dilakukan," imbuhnya.

Tag : korupsi
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top