Bisnis.com, JAKARTA - DPR menilai bisa membatalkan kerja sama Pertamina dengan Sonangol EP -perusahaan minyak asal Angola- terkait impor minyak mentah Indonesia dari negara tersebut.
"Ini pentingnya kami mengharapkan semua keputusan-keputusan yang sangat penting terkait kebijakan finansial, kebijkan fiskal atau hal apapun untuk menunggu DPR," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (2/12/2014).
Menurutnya, DPR yang memiliki fungsi pengawasan bisa saja menganulir keputusan pemerintah jika ada kesepakatan yang dicurigai tidak berjalan semestinya.
"Oh bisa, karena kan fungsi pengawasan itu tidak ada batasannya sepanjang ditemukan indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka itu bisa dieksekusi," tegasnya.
Politikus PAN itu berharap adanya kerja sama pemerintah dengan DPR.
Untuk diketahui, respons teknis Senangol Asia per tanggal 20 November 2014 dalam menjawab surat Pertamina, per tanggal 18 November 2014 mengenai 'Counter To The Proposed Contractual Volume 2015'.
Isi surat itu mengungkapkan bahwa Sonangol secara tegas menjawab permintaan Pertamina mengenai diskon 1US$15 per barelyang dibeli Pertamina tidak dapat diberikan dan masih mengacu ke normal-market price.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan seharusnya tidak ada kesimpulan apa pun terkait rencana tersebut.
Sebab saat ini Pertamina dan Sonangol EP masih membahas kesepakatan transaksi pembelian minyak tersebut. Bahkan proses persiapan untuk transaksi pembelian minyak tersebut belum masuk tahapan final.
Dalam waktu dekat, direksi Pertamina yang baru, akan melanjutkan pembahasan ini sekaligus menentukan seperti apa pilihan kejasamanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
