Bisnis.com, BATU - Good Governance Activator Aliance (GGAA) Kota Batu, Jawa timur, mensinyalir tingkat kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masyarakat masih di bawah 10% dari jumlah total warga kota Batu yang lebih dari 200.000 jiwa.
Sudarno, Koordinator GGAA Kota Batu, mengatakan minimnya kepesertaan BPJS tersebut salah satunya disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat. “Sehingga program tersebut sejauh ini masih belum populer di masyarakat,” kata Sudarno, Minggu (16/11/2014).
Kondisi tersebut memang menyebabkan layanan kesehatan kepada masyarakat tidak optimal, karena tidak sedikit masyarakat yang beranggapan mengurus BPJS jika baru sakit.
Menurutnya, jika tidak sakit dan menjadi peserta BPJS maka mereka merasa dibebani kewajiban untuk membayar iuran sesuai dengan jenis (kelas) yang ditentukan. “Jadi masih banyak masyarakat yang beranggapan buat apa menjadi peserta BPJS kalau tidak sakit,” jelas dia.
Selain itu keengganan lainnya ialah karena faktor prosedur berobat yang dinilai cukup rumit di antaranya harus mendapat rujukan terlebih dulu dari puskesmas terdekat serta adanya kekuatiran jika BPJS tidak bisa meng-cover seluruh penyakit atau tindakan medis.
Salah satu tindakan medis yang tidak tercover itu adalah operasi syaraf. Sehingga jika ada masyarakat yang terpaksa harus menjalani operasi syaraf dengan melibatkan dokter ahli maka biayanya terpaksa harus ditanggung sendiri.
“Beragam spekulasi yang berkembang itulah yang menyebabkan masyarakat untuk enggan menjadi peserta BPJS. Bahkan tidak sedikit diantara peserta BPJS merasa kecewa karena levelnya tidak berbeda jauh dengan jakesmas maupun jamkesda,” ujarnya.
Bahkan, masyarakat juga tidak sedikit yang membandingkan jika menggunakan kartu jamkesmas maupun jamkesda pengobatan yang dilakukan bisa tercover sepenuhnya termasuk jenis penyakit yang berbahaya seperti kanker dan jantung.
Immanuel Josua, Komisioner Pelayan Publik Jawa Timur, mengatakan selain minim sosialisasi peserta BPJS yang seharusnya mendapat buku saku yang berisi tentang hak dan kewajiban sebagai peserta juga banyak yang tidak mendapat buku tersebut dari BPJS.
“Di dalam buku tersebut selain diatur tentang hak dan kewajiban, masyarakat juga bisa tahu dimana saja mereka bisa berobat serta mendapat layanan kesehatan baik di Puskesmas, dokter pribadi, maupun rumah sakit yang menjadi mitra BPJS,” tambah dia.
Selain itu KPP Jawa Timur juga menaruh perhatian khusus terhadap sosialisasi yang dilakukan petugas BPJS di kota Batu yang sifatnya hanya mendorong masyarakat untuk menjadi peserta tanpa memberikan informasi terkait hak dan kewajiban yang diterima.
Dengan demikian, jika mengalami kendala di lapangan terkait pelayanan BPJS maka buntutnya masyarakat akan menjadi kecewa. Karena informasi yang diterima masyarakat relatif minim.
“Sepanjang 2014 pengaduan terkait lembaga layanan publik yang masuk ke KPP dari 530 pengaduan BPJS menempati urutan pertama dengan 153 pengaduan atau 28,87%,” sebutnya.
