Bisnis.com, DONETSK - Kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina timur menyelenggarakan pemilihan para pemimpin mereka yang Kiev dan Barat tolak akui pada Minggu (2/11/2014). Hal ini mengancam memperdalam krisis internasional menyangkut konflik itu.
Pertempuran melanda wilayah itu sehari menjelang pemilu itu, dengan tujuh petempur Ukraina tewas dan penembakan gencar ke bandara Donetsk yang porakporanda dan merupakan satu medan tempur penting antara pemberontak dan pasukan pemerintah.
Pemilu di Republik Rakyat Donetsk yang diumumkan sendiri oleh kelompok itu dan Republik Rakyat Lugansk bertujuan untuk melegitimasi pemerintah-pemerintah militer yang telah menguasai kota-kota itu.
Kedua daerah itu akan memilih presiden-presiden baru dan parlemen-parlemen, tetapi ada persoalan kecil yaitu para pemimpin pemberontak sekarang tidak dipilih -- Alexander Zhachenko di Donetsk dan Igor Plotnitsky di Lugansk-- akan dikukuhkan pada jabatan-jabatan mereka.
Tidak ada para pemantau internasional hadir dalam pemungutan suara itu dan tidak ditetapkan kehadiran minimum para pemilih oleh para penyelenggara, mencerminkan ketidakpastian berapa jumlah pemilih yang akan hadir.
"Pemilihan-pemilihan adalah penting karena akan memberikan legitimasi pada kekuasaan kami dan memberikan kami jarak lebih jauh dari Kiev," kata Roman Lyagin, ketua komisi pemilihan Republik Rakyat Donetsk.
Tempat Pemungutan Suara dibuka pukul 05.500 GMT (12.00 WIB) dan ditutup pukul 17.00 GMT (24.00 WIB).
Rusia, yang membantah menggerakkan pemberontakan itu tetapi dengan jelas mempertahankan hubungan dekat dengan kelompok separatis itu, dan menyatakan Moskow akan mengakui hasil-hasil pemilu itu.
Tindakan itu membuat marah Presiden Ukraina Petro Poroshenko yang pro-Barat mengacu pada pemilihan-pemilihan palsu yang teroris dan bandit-bandit ingin selenggarakan di wilayah yang diduduki".
Dukungan Moskow bagi pemilu itu menimbulkan kecaman babak baru dari Barat, yang mengatakan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Rusia tidak akan dicabut sampai Kremlin bertindak lebih jauh untuk membantu pelaksanaan gencatan senjata yang berulang-ulang dilanggar di Ukraina.
Perang itu menewaskan lebih dari 4.000 orang sejak meletus April, dengan pemberontak menguasai banyak daerah industri di Ukraina tenggara.
Gencatan senjata itu ditandatangani 5 September dengan Rusia sebagai salah satu pihak penandatangan,meredakan pertempuran tetapi tidak banyak tanda perdamaian yang kekal. Lebih dari 300 orang tewas dalam 10 hari belakangan ini saja, kata PBB.
Dalam percakapan Jumat, para pemimpin Ukraina, Jerman dan Prancis mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengakui pemungutan suara itu.
Gedung Putih Jumat mengatakan "Kami menyesalkan rencana kelompok separatis Ukraina timur menyelenggarakan pemilu apa yang disebutnya pemilu "lokal", Ahad.
Uni Eropa dan aliansi militer NATO juga mengecam pemilu itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
