Bisnis.com, PADANG — Meski Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mengubah nomenklatur sejumlah kementerian di Kabinet Kerja, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tidak serta merta mengikuti perubahan itu.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan dinas-dinas di bawah jajaran pemerintahannya tidak mengikuti nomenklatur Kabinet Kerja, namun penempatan dinas disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Dinas-dinas tidak mengalami perubahan. Itu [penamaan] disesuaikan dengan kebutuhan daerah saja,” ujarnya di Padang, Rabu (29/10/2014).
Dia mengakui sejumlah dinas harus berkoordinasi dengan dua kementerian akibat perubahan tersebut. Seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) misalnya, di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Begitu juga dengan Dinas Pendidikan, berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Sementara Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) di bawah koordinasi satu menteri, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Irwan menyebutkan meski program kerja satu dinas [Disnakertrans] mengacu kepada dua kementerian, dia meyakini tidak akan terjadi kesulitan dalam pembagian kerja.
“Nanti disesuaikan saja, di bawah kepala dinas bisa dibentuk kabid ketenagakerjaan dan bidang transmigrasinya atau ada tambahan yang lain. Saya kira tidak ada masalah,” katanya.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga berencana memisahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).
Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumbar Burhasman Bur mengatakan mulai 2015 lembaganya akan dipisah. Pemisahan itu menyusul rencana Sumbar memprioritaskan sektor pariwisata sebagai basis pengembangan ekonomi daerah itu.
“Walaupun di Kabinet Kerja hanya Kementerian Pariwisata saja, kami di Sumbar akan tetap menggabungkannya dengan ekonomi kreatif, karena sesuai kebutuhan dan potensi daerah Sumbar, idealnya memang digabungkan,” katanya.
Burhasman menyebutkan potensi industri kreatif Sumbar sangat besar yang erat kaitannya dengan program kepariwisataan, sehingga pemasaran industri kreatif bisa sekaligus dilakukan bersamaan dengan promosi wisata.
Dia meyakini tidak jadi persoalan jika satu dinas mengacu kepada dua kementerian. Karena setiap program kerja tetap disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
