Ledakan Penduduk: Kabupaten Bogor Masuk Daftar Backlog Tinggi

Kalangan pengembang meminta Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengantisipasi angka kekurangan rumah (backlog) menyusul adanya wacana ledakan penduduk di daerah itu hingga 2030.
Miftahul Khoer
Miftahul Khoer - Bisnis.com 07 Oktober 2014  |  04:57 WIB
Ledakan Penduduk: Kabupaten Bogor Masuk Daftar Backlog Tinggi
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, BOGOR - Kalangan pengembang meminta Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengantisipasi angka kekurangan rumah (backlog) menyusul adanya wacana ledakan penduduk di daerah itu hingga 2030.

Jumlah kepala keluarga (KK) di Kabupaten Bogor, menurut prediksi Pemerintah Jawa Barat pada 2030 akan meningkat 127% menjadi 3,1 juta dari 1,3 juta pada 2012.

Ketua Real Estate Indonesia Jawa Barat Yana Mulyana mengatakan Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah penyangga Jakarta yang banyak diincar oleh penduduk luar daerah untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Otomatis, semakin banyak penduduk, semakin banyak orang membutuhkan tempat tinggal. Apalagi masyarakat luar daerah saat ini sudah banyak menghuni di Kabupaten Bogor, paparnya kepada Bisnis petang, Senin (6/10).

Pemerintah Jawa Barat sebelumnya memprediksi angka backlog terbesar di provinsi itu terdapat pada Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Bandung.

Masing-masing lahan di daerah tersebut rencananya akan diperluas hingga menccapai 80%-100%.

Berdasarkan catatan Bisnis, lahan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bogor akan diperluas menjadi 89.000 hektare dari luas saat ini 44.000 hektare.

Perluasan lahan di Kabupaten Bogor tersebut tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Yana menuturkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah saatnya menyiasati angka backlog tersebut dengan memberikan sejumlah opsi yang memihak pada masyarakat.

Dia memberikan contoh, pembatasan oleh Pemerintah Pusat terkait penyaluran fasilias likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tapak hingga 31 Maret 2015, merupakan pukulan bagi seluruh pengembang.

Meskipun, katanya, aturan tersebut dibuat sebagai strategi penyediaan fasilitas pembiayaan untuk pembelian rusunami.

"Backlog ini kaitannya dengan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau FLPP dihapus, masyarakat akan tetap sulit memperoleh rumah. Jadi, secara otomatis angka backlog akan semakin meningkat," paparnya.

Dia mengakui rencana pemerintah dalam menggenjot pembangunan rusunami merupakan salah satu langkah baik untuk masyarakat.

Akan tetapi, katanya, apabila dihitung secara rinci, harga rusun lebih tinggi dibandingkan dengan harga rumah yang sebelumnya menerapkan skema kredit kepemilikan rumah (KPR) FLPP.

"Apabila pengembang beralih membangun rusun, artinya para pengembang harus pintar-pintar mencari pasar. Tidak mungkin warga Kabupaten Bogor tiba-tiba tertarik dengan rusun. Rusun kan harus disesuaikan dengan zonasi," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
backlog perumahan

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top