Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Petani dan Masyarakat Adat Demo Tolak Peringkat Doing Business Bank Dunia

Kelompok petani dan masyarakat adat di sembilan kota global akan berdemonstrasi pada 10 Oktober untuk mendesak penghentian pemeringkatan Bank Dunia melalui Doing Business.

Bisnis.com, JAKARTA--Kelompok petani dan masyarakat adat di sembilan kota global akan berdemonstrasi pada 10 Oktober untuk mendesak penghentian pemeringkatan Bank Dunia melalui Doing Business.

Salah satu lembaga yang mengusung rencana aksi besar itu adalah Oakland Institute yang menerbitkan laporan kritis terhadap pemeringkatan Doing Business oleh Bank Dunia.

Kampanye itu dilakukan oleh 235 organisasi, termasuk komunitas aktivis, serta sejumlah perwakilan masyarakat yang terkena dampak dari Bank Dunia macam Ethiopia, Kenya, dan Mali.

Kampanye itu menggunakan tanda pagar (hashtag) #WorldVsBank untuk menyerukan penghentian pemeringkatan tersebut. "Itu adalah alat prokorporasi, antimiskin, dan model pembangunan yang tak berkelanjutan," kata Alnoor Ladha dari The Rules, dalam keterangan resminya, Selasa (7/10/2014).

Anuradha Mittal dari Oakland Institue mengatakan melalui perampasan lahan belakangan ini, dapat ditemukan kebijakan Bank Dunia yang memungkinkan investor untuk datang dengan proyek-proyek menjanjikan manfaat kepada masyakat, namun tak ditindaklanjuti.

Lembaga itu rencananya juga akan merilisi enam fakta baru yang telah dilakukan Bank Dunia pada sejumlah negara macam Kamboja, Kenya, Laos, dan Uruguay yang akhirnya menyebabkan perampasan lahan dan penggusuran petani kecil.

Mobilisasi massa, salah satunya akan dilakukan di Washington DC pada pukul 16.00 di Rawlins Park, diikuti dengan aksi keesokan harinya dengan berdiri di depan kantor Bank Dunia oleh komunitas aktivis dan warga yang peduli pada persoalan tersebut.

Dalam keterangan resminya,  Bank Dunia-IMF menggelar pertemuan tahunannya di kota tersebut pada 10-12 Oktober.

Bank Dunia menyatakan pemeringkatan Doing Business yang dimulai sejak 2002 adalah untuk analisis data kuantitatif yang komprehensif terkait dengan perbandingan pelbagai regulasi bisnis di seluruh negara.

Upaya itu dilakukan untuk mendorong negara-negara untuk bersaing pada peraturan yang lebih efesien, dan menawarkan tolok ukur untuk reformasi.

"Laporan-laporan itu menyediakan data untuk kemudahan bisnis, pemeringkatan yang mendalam, dan reformasi di pelbagai wilayah. Kota-kota yang terpilih dapat membandingkan regulasi mereka dengan lainnya."

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Anugerah Perkasa
Editor :
Sumber : Anugerah Perkasa

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper