Gagal Kuasai Pimpinan DPR, PDIP Bantah Terganjal Hubungan SBY-Megawati

Pramono Anung menilai kegagalan Koalisi Indonesia Hebat mengajukan paket pimpinan DPR bukan disebabkan Ketua Umum PDIP Megawati tidak berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Saeno | 02 Oktober 2014 18:07 WIB
Megawati Soekarnoputri dan Ibu Negara Ani Yudhoyono bersalaman disaksikan Presiden SBY. (Antara - Widodo S Jusuf)

Bisnis.com, JAKARTA -- Ibarat permainan sepakbola, PDI Perjuangan dalam kancah perpolitikan belakangan ini ibarat kesebelasan yang selalu kalah. Terakhir, kalah dari perebutan kursi pimpinan DPR RI.

Berembus kabar bahwa kekalahan PDI Perjuangan terjadi karena peran non-playing captain atau tokoh di belakang layar partai ini, yakni Megawati Soekarnoputri yang kurang fleksibel dalam memainkan komunikasi politik dengan pihak lain. Salah satunya dalam berkomunikasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat.

Terkait ini, politisi senior PDIP Pramono Anung menilai kegagalan Koalisi Indonesia Hebat mengajukan paket dalam pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019 bukan disebabkan Ketua Umum PDIP Megawati yang tidak berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Apa yang terjadi dalam pemilihan pimpinan DPR tidak bisa kemudian dianggap seakan-akan karena kedua tokoh ini (Megawati-SBY) tidak bertemu sehingga mengakibatkan posisi yang seperti ini," kata Pramono saat ditemui di depan Ruang Rapat Paripurna I DPR di Jakarta, Kamis (2/10/2014), seperti diungkap Kantor Berita Antara.

Ia mengungkapkan bahwa pihak PDIP sejak Rabu (1/10) sebenarnya sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan SBY dengan mengirimkan beberapa orang utusan dari PDIP, namun ternyata komunikasi tidak terjadi sampai pemilihan pimpinan DPR berlangsung.

"Jujur kami ingin sampaikan sebenarnya sejak kemarin Bu Mega telah mengutus Pak Jokowi, JK, Surya Paloh, dan Mbak Puan Maharani untuk bertemu dengan Pak SBY untuk berkomunikasi tentang beberapa hal, tetapi sampai tadi malam mereka mengatakan belum bisa bertemu dengan Pak SBY," ungkapnya.

"Padahal teman-teman di Partai Demokrat selalu menyampaikan bahwa Pak SBY ingin berkomunikasi dengan Bu Mega," lanjutnya.

Menurut dia, upaya komunikasi dari pihaknya justru tidak disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat itu walaupun PDIP sudah mengirimkan utusan.

"Kalau kemarin Pak SBY menerima Pak Jokowi, JK, Surya Paloh, dan Mbak Puan, saya yakin kondisi dan suasana (pemilihan Pimpinan DPR) akan berbeda. Tetapi itu tidak terjadi, karena sampai tadi malam belum ada komunikasi," jelas politisi yang lebih dikenal dengan sapaan Anung ini.

Sementara, politisi lain dari PDIP Aria Bima mengatakan SBY memang sengaja menutup komunikasi dengan mematikan teleponnya.

"Kami sudah berusaha berkomunikasi tetapi memang HP-nya dimatikan," ujar dia.

Oleh karena itu, pihak PDIP meyakini bergabungnya Partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam sidang paripurna pemilihan Pimpinan DPR itu memang sudah direncanakan dan sudah bulat dari awal.

"Sebenarnya, rentetan peristiwa sudah jelas bahwa dari awal Pak SBY mendukung Prabowo dalam Pilpres. Saya tidak melihat kalau hanya karena tidak berkomunikasi langsung dengan Bu Mega jadi ada hal yang mengubah sikap itu (sikap terhadap KMP)," ucap Pramono.

Lagi pula, kata dia, Megawati pun sudah mengirim empat orang utusan khusus dari PDIP untuk berkomunikasi dengan SBY.

Sebelumnya, partai-partai Koalisi Merah Putih secara kompak mengusung politisi Partai Golkar Setya Novanto untuk menjabat Ketua DPR RI Periode 2014-2019.

Dalam sidang paripurna yang berlangsung Kamis dini hari, sejumlah partai antara lain Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PPP satu suara.

Seluruh partai itu mengusung Setya Novanto sebagai Ketua DPR, dengan empat Wakil Ketua DPR, yakni politisi Gerindra Fadli Zon, politisi Demokrat Agus Hermanto, politisi PAN Taufik Kurniawan, dan politisi PKS Fahri Hamzah.

Sementara itu, PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem walk out dari dalam sidang paripurna karena merasa pimpinan sidang, yakni politisi Golkar Popong Otje Djundjunan tidak demokratis, karena tidak mempersilakan anggota untuk berbicara.

Dengan walkout yang dilakukan empat partai tersebut, otomatis hanya ada satu paket usulan pimpinan DPR. Selanjutnya, Pimpinan DPR sementara Popong mengesahkan paket pimpinan DPR tersebut tanpa kehadiran PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem.

Sumber : Antara

Tag : dpr
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top