SETYA NOVANTO KETUA DPR 2014-2019, PKB: Sidang Amburadul, Pimpinan Sidang Tak Kapabel

Sekretaris Jenderal DPP PKB M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa sikap "walk out" Fraksi PKB pada sidang paripurna DPR, Rabu (1/10) malam, diambil demi menjaga marwah dan martabat DPR sebagai lembaga negara.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 02 Oktober 2014  |  11:39 WIB
SETYA NOVANTO KETUA DPR 2014-2019, PKB: Sidang Amburadul, Pimpinan Sidang Tak Kapabel
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PKB M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa sikap "walk out" Fraksi PKB pada sidang paripurna DPR, Rabu (1/10) malam, diambil demi menjaga marwah dan martabat DPR sebagai lembaga negara.

"Kita sedih, sidang paripurna pertama yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia itu begitu amburadul. Banyak hal mulai dari pimpinan sidang yang tidak kapabel, agenda tidak jelas, hak anggota untuk bicara diabaikan, tata tertib yang belum disahkan, hingga mikrofon yang mati sehingga bikin ricuh," katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Hanif sangat memprihatinkan bahwa pelantikan DPR baru pada Rabu (1/10) pagi yang berlangsung khidmat diakhiri dengan pemaksaan dan diktator mayoritas.

"Jujur harus dikatakan bahwa sidang paripurna pertama dini hari tadi tak memenuhi kelayakan sebuah sidang lembaga negara yang terhormat," katanya.

Sejak rapat konsultasi pertama antara wakil-wakil partai, kata dia, kesepakatan mengenai agenda paripurna pertama tidak berhasil dicapai. Bahkan, rapat konsultasi itu pun belum pernah ditutup.

"Kok bisa-bisanya dipaksakan langsung paripurna. Kita jadi bertanya ke mana tradisi kebersamaan dan kearifan politik di dalam DPR sekarang? Di mana penghargaan atas minoritas politik dalam sebuah demokrasi yang elegan?" ujarnya.

Hanif mengatakan tempo hari demokrasi Indonesia mengalami kemunduran karena keputusan pilkada lewat DPRD yang tak selaras dengan kehendak rakyat.

"Dan tadi malam demokrasi dibuat makin mundur dengan tontonan tak elok yang mengabaikan aturan, meniadakan kebersamaan, dan memperlihatkan kuasa diktator mayoritas," katanya.

Menurut Hanif, PKB merasa perlu untuk mengoreksi semua itu dengan jalan "walk out" agar marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga negara tetap terjaga.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr

Sumber : Antara

Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top