Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo diminta cermat dalam memilih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terutama untuk memangkas mata rantai mafia migas yang selama ini dinilai menjadi persoalan utama.
Kementerian ESDM menjadi sorotan publik setelah Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.
Pengamat Energi yang juga Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Kurtubi mengatakan diperlukan Menteri ESDM yang benar-benar bersih dan tidak menjadi bagian dari permasalahan.
Sejumlah nama yang disebut akan menjadi pengganti Jero Wacik seperti Kuntoro Mangunsubroto (mantan Menteri ESDM di era Orde Baru), Ari Soemarno (mantan Dirut Pertamina), mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, dan Darwin Silalahi mantan menteri ESDM era SBY, dinilai tidak layak menduduki posisi Menteri ESDM, karena dinilai masih bagian dari permasalahan migas.
Kurtubi mengingatkan persoalan mafia migas menyeruak karena sistem yang ada membuka peluang mafia migas menyusup. Misal, sejak era Badan Pelaksana Migas (BP Migas), kini berganti nama menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), minyak dan gas yang diproduksi oleh negara, justru malah dijual melalui pihak ketiga dalam hal ini swasta maupun dialokasikan ke broker gas pencari rente.
"Itu juga terjadi sebelum era Raden Priyono di BP Migas dan di era Raden Priyono. Sudah ada ratusan penunjukan terjadi karena kan memang tidak bisa menjual minyak langsung. Yang apes kan Rudi Rubiandini saat menjadi Kepala SKK Migas. Di situ area bermain para mafia migas sehingga negara rugi ratusan triliun," tegas Kurtubi, saat dihubungi wartawan, Kamis (25/9/2014).
Kurtubi yang juga Ketua DPP Partai Nasdem ini menambahkan dari sejumlah nama calon menteri ESDM yang disebut di atas, pada dasarnya publik sudah tahu mereka punya rekam jejak kurang bagus.
Yang kini harus diantisipasi, praktek mafia migas tidak bekerja sendiri. Melibatkan pejabat ditingkat BP Migas, pelaku bisnisnya, dan juga melibatkan aparat keamanan terutama dalam kasus-kasus pencurian minyak BBM.
"Khusus mafia pencurian BBM, orang Pertamina juga bisa mungkin bermain.Jadi para pemburu rente itu saling bekerja sama," tandasnya.
Untuk itu, ia meminta agar menteri ESDM baru selain memiliki profesionalisme, juga punya integritas dan sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi yang ingin menumpas mafia migas.
"Membubarkan Petral sebagai upaya untuk menutup arena bermain dari mafia migas, harus mendorong agar membeli langsung dari produsen, ini untuk menumpas pemburu rente, " tegasnya.
Dihubungi terpisah, Pengamat Kebijakan Migas Yusri Usman menilai Raden Priyono memang memiliki sejumlah catatan miring. Raden Priyono disebut-sebut mengeluarkan alokasi LNG ke Thailand via trader non Pertamina, kemudian diduga terlibat di kasus TPPI yang merugikan negara, juga dikabarkan memiliki kedekatan dengan Widodo Ratanachaitong bos Kernell Oil, sekaligus menyetujui alokasi gas ke Pemda via BUMD dengan beking swasta.
Yusri menyoroti alokasi gas dilakukan Priyono kala menjabat Kepala BP Migas. "Yang anehnya lagi semasa Priyono dia telah mengeluarkan kebijakan alokasi gas sebanyak kurang lebih 100 perusahaan terdiri dari trader maupun swasta lainnya dengan volume masing-masing sekitar 2 MMscfd sampai dengan 70 MMscfd tanpa persetujuan Menteri ESDM. Kebijakan ini melanggar aturan Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2010 soal alokasi gas merupakan Keputusan Menteri ESDM berdasarkan alokasi neraca gas nasional dan kebijakan Priyono sebagai Kepala BP Migas merugikan negara," tegas dia.
Ia menambahkan dalam kunjungan Chairul Tanjung ke Kilang Arun Aceh pada tanggal 13 - 14 September 2014, terungkap salah satu pabrik pupuk PIM 2, pabrik Pupuk Asean dan pabrik Kertas Kraf Aceh sudah lama dihentikan produksinya karena kesulitan bahan baku gas.
"Sementara kita tahu semasa BP Migas, beberapa kargo LNG setiap bulannya ditender untuk ditunjuk sebagai penjualan kargo LNG tersebut, harusnya kasus ini diusut tuntas oleh penegak hukum," tandasnya.
Belum lagi dugaan keterlibatan Priyono di kasus dugaan korupsi PT. Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI) terkait penjualan kondensat yang diduga merugikan keuangan negara melebih kasus Century yakni mencapai Rp7 triliun.
"Berapa ratus juta dollar Amerika kerugian negara alokasi kondensat untuk TPPI semasa BP Migas yang harus juga dipertanggungjawabkan Priyono. Termasuk juga soal LHP BPK RI untuk FSP Joko Tole dan sewa Wisma Mulia," tandasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menambahkan nama-nama yang pernah duduk di BP Migas dan sebelumnya menjadi Menteri ESDM atau pernah duduk di Pertamina tidak layak dipilih.
"Kuntoro, Purnomo, Raden Priyono, sederhananya itu merupakan nama-nama dalam bagian integral rusaknya tata migas tata kelola energi nasional," tegas Erwin.
Ia menambahkan, nama-nama itu sebelumnya sudah diberi kesempatan oleh konstitusi untuk menata ulang, memperbaiki tata kelola migas. Namun faktanya, justru ketika mereka menjabat, mafia migas makin menggurita dalam sistem ekonomi politik. “Dengan alasan itu, maka mereka tidak usah dilibatkan lagi dalam agenda reformasi tata kelola migas yang akan dijalankan Jokowi JK,” tegasnya.
