Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk mempertahankan jumlah kementrian sebanyak 34, sama seperti di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan alasan ingin dapat segera fokus bekerja setelah dilantik pada 20 Oktober.
Jokowi mengatakan apabila jumlah kementrian dipangkas, maka pihaknya akan sibuk untuk mengurus kepindahan para pegawai dari kementrian yang dihapus.
"Kalau jumlah kementrian dipangkas, sampai hari kedua kita enggak akan kerja karena sibuk ngurusi orang pindah, ngurusin demo karena kementerian hilang," ujarnya di Balai Kota, Selasa (16/9/2014).
Mantan Walikota Kota Solo tersebut belajar dari masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) di mana saat itu terdapat dua kementrian, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, yang hilang dan butuh waktu selama dua tahun untuk membereskan kepindahan para pegawai.
Jokowi pun menilai pemangkasan jumlah kementrian dalam rangka efisiensi tidak akan berhasil karena yang dipangkas hanyalah jumlah menterinya saja.
"Staf-staf nanti kan ditarik ke kementrian lain, apa efisiensinya? Yang namanya efisiensi itu dari atas ke bawah sehingga terjadi pengurangan biaya aparatur," lanjutnya.
Politisi dari PDIP itu pun tak ambil pusing dengan adanya pihak yang menyayangkan keputusannya untuk mempertahankan postur 34 kementrian dalam pemerintahannya lima tahun ke depan
"Yang paling penting bagaimana kabinet ini kuat dan semuanya harus bekerja," tandasnya.
Seperti diketahui, Jokowi mengumumkan struktur kabinet pemerintahannya di Kantor Transisi, Senin (15/9/2014). Jumlah kementeriannya sama seperti di era Presiden SBY, yaitu 34 kementrian. Sebanyak 18 posisi akan diisi dari kalangan profesional, sedangkan 16 posisi diisi dari kalangan parpol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
