Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan Jokowi-JK diharapkan menghapuskan pos kementerian koordinator dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Lembaga riset dan konsultan IndoStrategi mengusulkan agar Presiden RI terpilih Joko Widodo menghapuskan kementerian koordinator dalam kabinet mendatang, karena dinilai hanya memperpanjang jalur birokrasi dan menambah beban anggaran negara.
"Kementerian koordinator diusulkan dihapuskan, karena kementerian ini kami anggap memperpanjang jalur birokrasi dan menambah beban anggaran negara," kata Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia mengatakan keberadaan kementerian koordinator juga sering menjadi lahan politik bagi-bagi kekuasaan terhadap anggota tim koalisi.
Andar juga menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan adanya perluasan tugas kementerian eksis saat ini, antara lain Kementerian Dalam Negeri menjadi Kementerian Dalam Negeri dan Kependudukan, Kementerian Perhubungan menjadi Kementerian Perhubungan dan Transportasi Massal, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh Migran.
Selain itu dia mengusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua yakni Kemendikbud dan Olahraga, serta Kementerian Pendidikan, Riset dan Perguruan Tinggi.
"Sedangkan usulan untuk kementerian baru adalah Kementerian Perekonomian dan Maritim," ujar dia.
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto menyampaikan Presiden terpilih Joko Widodo memiliki tiga alternatif kementerian koordinator yang saat ini masih dalam pembahasan.
Dia menjabarkan alternatif pertama, akan tetap sama dengan kementerian koordinator yang ada saat ini, yang terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamananan.
Alternatif kedua, disusun berdasarkan pilar trisakti yakni Kementerian Koordinator Politik, Kementerian Koordinator Ekonomi Berdikari, serta Kementerian Koordinator Kebudayaan.
Sedangkan opsi ketiga yakni kabinet Jokowi tanpa kementerian koordinator, sehingga fungsi koordinasi seluruh kementerian akan dipegang langsung oleh presiden dan wakil presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
