Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TRANSISI PEMERINTAHAN: Tim Transisi Harus Ada Mandat Tertulis Jokowi Untuk Bertemu Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan setiap tim transisi yang akan bertemu dengan kabinet untuk membicarakan transisi pemerintahan harus mendapatkan mandat tertulis dari presiden terpilih Joko Widodo.
Anggi Oktarinda
Anggi Oktarinda - Bisnis.com 05 September 2014  |  16:25 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan setiap tim transisi yang akan bertemu dengan kabinet untuk membicarakan transisi pemerintahan harus mendapatkan mandat tertulis dari presiden terpilih Joko Widodo.

Menurut SBY, hal itu dilakukan agar proses transisi pemerintahan berlangsung tertib. Jokowi sendiri, lanjutnya, akan memberikan mandat secara tertulis pada anggota tim yang akan berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah.

Sejauh ini, SBY telah menunjuk tiga menteri yang akan menjadi perwakilan pemerintah untuk membicarakan isu-isu tertentu dengan tim transisi. Para menteri tersebut adalah pejabat yang sesuai dengan isu-isu yang akan dibahas secara bersama oleh tim transisi dan pemerintah.

Menteri tersebut adalah Menko bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menko bidang Polhukam Djoko Suyanto, dan Mensesneg Sudi Silalahi. Penunjukkan itu disesuaikan dengan materi pertemuan antara SBY dan Jokowi yang berlangsung secara empat mata di Nusa Dua, Bali, pada 27 Agustus lalu.

“Setelah saya cek materinya ketika itu, lebih banyak di bidang perekonomian, polhukam, dan sesuatu yang lebih umum. Oleh karena itu, poin of contact untuk pemerintahan adalah Menkopolhukam, Menko Perekonomian, dan Mensesneg,” ujarnya.

Sesuai posisinya, CT berwenang untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan tim transisi untuk membicarakan wilayah perekonomian. Djoko untuk pembahasan persoalan wilayah politik, hukum, dan keamanan.

Adapun Sudi berwenang untuk wilayah umum seperti soal-soal kelembagaan termasuk lembaga kepresidenan dan urusan pengamanan presiden.

Namun demikian, lanjutnya, hal itu dapat mungkin berkembang sesuai dengan perkembangan isu yang dibahas atau dikonsultasikan antara tim transisi Jokowi dengan pemerintah saat ini.

“Tapi kalau berkembang lagi, menyangkut bidang-bidang kesejahteraan rakyat menyangkut pendidikan, kesehatan, ya berarti saya mandatkan pada menko [Menko bidang Kesejahteraan Rakyat] untuk mengatur siapa bertemu dengan siapa” katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Transisi Pemerintahan
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top