Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KABINET JOKOWI-JK: Sejumlah Nama Dikonsultasikan ke Pimpinan Parpol

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai wajar Joko Widodo berkonsultasi dengan pimpinan parpol terkait calon anggota kabinet yang berasal dari parpol pendukung dalam Pilpres 2014.
Jokowi-JK/Antara
Jokowi-JK/Antara

Bisnis.com, SEMARANG -Jalan panjang penilaian dan proses konsultasi mewarnai penentuan susunan menteri pada Kabinet Jokowi-JK yang akan menjalankan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai wajar Joko Widodo, calon presiden terpilih, berkonsultasi dengan pimpinan partai politik terkait dengan calon anggota kabinet yang berasal dari parpol pendukungnya dalam Pilpres 2014.

"Terkait dengan calon anggota kabinet dari kader partai pendukung Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla, menurut saya wajar kalau hasil rekrutmen presiden terpilih akan dikonsultasikan. Misalnya, figur yang mana saja yang cocok sama pimpinan partai atau ketua umum partai pendukungnya," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya di Semarang, Kamis (4/9/2014).

Menyinggung soal komposisi dan jumlah kabinet serta personalia kabinet periode 2014--2019, Tjahjo menegaskan, "Apakah figur itu berasal dari kader partai, profesional, birokrat, atau akademisi, sepenuhnya hak prerogatif presiden yang harus kita hormati".

Tjahjo menekankan, "Apa pun anggota kabinet adalah pembantu presiden, dan yang saya pahami Bapak Joko Widodo tidak ingin adanya dikotomi dalam penentuan personalia kabinet".

"Yang ingin dibangun oleh Bapak Jokowi adalah 'kabinet kerja', 'kabinet bersih', dan 'kabinet profesional'," kata Tjahjo yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK.

Dalam arti, lanjut Tjahjo, yang akan diangkat sebagai pembantu presiden harus paham atau memahami akan karakter, visi, dan misi presiden terpilih, selain itu memahami akan bidang tugasnya dan memahami soal manajeman.

"Jadi, dari mana figurnya, ya, sepenuhnya hak presiden yang memilih. Sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, saya tidak begitu mempersoalkan soal arsitektur kabinet pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla mau berapa jumlahnya. Kita hormati saja hak prerogatif presiden," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper