BPJS Malang Pacu Kepersertaan TK Informal

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Malang, Jawa Timur, memacu kepersertaan dari tanaga kerja (TK) informal atau luar hubungan kerja (LHK) agar lebih terlindungi.
Choirul Anam | 02 September 2014 18:55 WIB

Bisnis.com, MALANG—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Malang, Jawa Timur, memacu kepersertaan dari tanaga kerja (TK) informal atau luar hubungan kerja (LHK) agar lebih terlindungi.

Kepala Cabang BPJS Malang Sri Subekti mengatakan upaya memacu kepersertaan karena potensi kepersertaan dari TK informal cukup besar, namun yang terjaring baru sedikit.

“Padahal mereka juga harus dilindungi,” ucap Sri Subekti di Malang, Selasa (2/9/2014).

Tahun ini, diharapkan dapat terjaring TK informal sebanyak 12.000 peserta. Yang sudah terjaring, baru 500 TK sampai Agustus 2014.

TK informal yang sedang digarap untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan, sopir tebu dari PG Kebun Agung Malang.

Ada sekitar 500 sopir yang diharapkan dapat menjadi peserta program tersebut. Penjaringan peserta dari sopir truk tebu lebih mudah karena bisa dikoordinatori oleh PG.

Setelah itu, petani tebu juga akan digarap. Penggarapan bisa lebih fokus karena mereka mempunyai asosiasi, yakni Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

“Asosiasi nanti bisa menjadi koordinator. Kami mengeluarkan dana operasional untuk koordinator,” ujarnya.

Koordinator peserta BPJS Ketenagakerjaan dari TK informal sangat penting agar kontinyuitas kepersertaannya bisa terjaga. Jika tidak, dikhawatirkan tidak langgeng.

Dengan menjadi peserta program tersebut, maka mereka bisa lebih terlindungi. Misalnya sopir yang mengalami kecelakaan saat mengangkut tebu menuju PG, bisa dibiayai BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jasa Raharja.

“Plavon penggantian PT Jasa Raharja kan cuma Rp10 juta. Kalau ditambah dengan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) dari kami, maka klaimnya bisa mencapai Rp30 juta,” katanya.

TK informal lainnya yang tengah digarap, yakni pedagang pasar, perajin temped an keripik tempe, pekerja kuliner, dan lainnya. Juga digarap, pekerja praktik yang hanya bekerja secara berkala, tiga bulan.  

Yang menjadi kendala dalam penjaringan TK informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sulitnya mencari koordinator.

Yang menjadi menjadi kendala, keterbatasan tenaga dari BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok TK informal.

Program yang bisa diikuti TK informal, setidaknya dua program, yakni JKK dan jaminan kematian (JKM).

Syukur jika TK informal menjadi peserta program jaminan hari tua (JHT). Dengan mengikuti program tersebut, maka hari tua mereka akan lebih terjamin.

“Kami ngebut untuk menjaring TK informal karena targetnya direvisi. Sebelumnya per tahun hanya 500 TK, tahun dinaikkan menjadi 12.000 TK,” ujarnya.

Tag : bpjs ketenagakerjaan
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top