Pemprov Aceh Minta Pengesahan RPP Migas Dipercepat

Pemerintah Provinsi Aceh kembali meminta pemerintah pusat untuk mengesahkan RPP Migas. Adapun, Pemprov Aceh berharap pemerintah dapat merealisasikannya sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melepas masa jabatannya.n
Febrany D. A. Putri | 02 September 2014 13:28 WIB
Kilang migas lepas pantai - Bisnis

Bisnis.com,  BANDA ACEH--Pemerintah Provinsi Aceh kembali meminta pemerintah pusat untuk mengesahkan RPP Migas. Adapun, Pemprov Aceh berharap pemerintah dapat merealisasikannya sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melepas masa jabatannya.

Gubernur Zaini Abdullah menuturkan, pengesahan RPP Migas tersebut sangat penting untuk meningkatkan investasi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Untuk itu, pada Senin (1/9/2014), Zaini kembali meminta pengesahan RPP Migas melalui Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

"Kami terus berusaha maksimal agar harapan rakyat Aceh terwujud. Kami berdiskusi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan solusi atas deadlock persoalan RPP Migas ini," tutur Zaini, Selasa (2/9/2014).

Lebih lanjut, Zaini mengatakan RPP Migas Aceh seharusnya telah disahkan pada 2008. Melalui pengesahan, pengelolaan migas di wilayah darat dan lepas pantai Aceh hingga 200 mil laut tak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat tapi juga bersama dengan Pemprov Aceh.

Zaini mengatakan hal tersebut sesuai dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal 160 ayat (2), yang menyatakan, untuk melakukan pengelolaan, pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.

Dalam pertemuan dengan Chairul tersebut, Zaini didampingi oleh anggota DPRA Nurzahri, Iskandar Gani, dan Abdullah Saleh serta tim asistensi gubernur Iskandar Bakri.

Nurzahri menyampaikan pemerintah pusat berjanji akan berusaha untuk mengesahkan RPP Migas kendati waktu yang tersisa minim. Selain itu, pemerintah, tambah Nurzahri akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kisruh Blok Pasee.

"Saat ini kan tinggal tunggu tanda tangan presiden saja," ujar Nurzahri.

Selain meminta pengesahan secepatnya, Zaini dan rombongan juga mengundang Chairul pada acara Indonesia Malaysia Growth Triangle (IMT-GT), Ministrial Meeting X dan Chief Minister and Governor Forum Related Meeting ke 11 pada 13 September 2014. Chairul juga dijadwalkan mengunjungi PT Arun untuk melihat rencana pemusatan lokasi industri.

Tag : migas
Editor : Ismail Fahmi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top