GOLKAR: Raih Keuntungan Ganda Bila Jadi Oposisi

Pengamat Politik Universitas Gorontalo La Husen Zuada mengatakandengan mengambil jalan oposisi, maka Partai Golkar akan mendapatkan keuntungan ganda.
Ismail Fahmi | 02 September 2014 13:20 WIB
Logo Partai Golkar - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA--Pengamat Politik Universitas Gorontalo La Husen Zuada mengatakan dengan mengambil jalan oposisi, maka Partai Golkar akan mendapatkan keuntungan ganda.

Keuntungan pertama adalah mampu menghilangkan kesan sebagai partai pengejar jabatan dan yang kedua partai berlambang pohon beringin itu akan lebih leluasa untuk berkosentrasi melakukan pembenahan internal guna meraih kemenangan dalam pemilihan umum (Pemilu).

Keuntungan kedua itu,  menurutnya, selain bisa menang dalam Pemilu Legislatif, Golkar juga bisa menyiapkan sejumlah kader terbaik untuk manjadi kandidat Presiden Tahun 2019 nanti.

"Khusus dalam menyiapkan calon Presiden dari internal partai, Golkar harus melakukan terobosan dengan memberi peluang kepada seluruh kader partai atas pertimbangan prestasi bukan senioritas atau ketua umum semata,"  ujarnya Zuada, sdeperti dikutip Antara, Selasa (2/9/2014)

Zuada menambahkan banyak kader Golkar yang memiliki prestasi cukup baik, namun mereka tidak memiliki peluang untuk dipromosikan menjadi calon Presiden.

Terkait dengan usul Musyawarah Nasional Golkar, lanjut Zuada, Ketua Umumnya Aburizal Bakrie seharusnya memperhatikan ekstitensi organisasi dengan mengakomodir hal itu, namun dengan pertimbangan untuk menegakkan aturan partai sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

"Namun jika alasan digelarnya Munas hanya untuk menentukan sikap bergabung atau di luar pemerintahan, sebaiknya Ical berani menolak itu," tegasnya.

DUA ISU PANAS

Seperti diberitakan Bisnis, Ketua umum Partai Golkar  telah berterus terang bahwa  ada dua isu yang hangat beredar di partai berlambang pohon beringin tersebut saat ini.

"Kedua isu tersebut adalah Munas dan koalisasi Merah Putih,"  ujarnya.

Aburizal, yang akrab disapa  Ical, menyebutkan  isu munas yang berhembus belakangan di tubuh partai Golkar tersebut, diyakini ada yang menghembuskanya, sehingga perlu melakukan penegasan terhadap aturan partai.

Menurutnya, waktu pelaksanaan munas tersebut adalah pada 2015, sesuai dengan keputusan pada 2009, saat Jusuf Kalla menjabat sebagai ketua umum Golkar, dan Fadel Muhammad menjadi pelaksanan Munas.

"Maka siapapun yang menjadi ketua umum, wajib melaksanakan keputusan tersebut yakni menggelar munas pada 2015, sesuai dengan keputusan bersama sebelumnya," katanya.

Kemudian isu kedua adalah koalisi Merah Putih yang dibangun bersama dengan sejumlah partai, saat pemilihan presiden waktu lalu, dengan sejumlah tujuan yang terutama untuk kepentingan nasional.

Ical menegaskan  Golkar yang mengusulkan agar koalisasi Merah Putih dipermanenkan, dengan tujuan agar siapapun yang akan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan yakni presiden baik Prabowo maupun Joko Widodo, tidak akan terlalu pusing saat bernegosiasi dengan banyak orang.

"Karena di parlemen itu ada banyak keterwakilan partai, jadi akan banyak yang harus ditemui, tetapi jika hanya ada koalisi permaneng maka tidak akan banyak orang yang ditemui untuk negosiasi cukup dua atau tiga orang saja,"  jelasnya.

Yang harus diingat, katanya,  koalisi Merah Putih punya mukadimah yang tegas dan harus didukung semua kader Golkar. "Sebab ada empat prinsip yang dipegang yakni menjaga pancasila, menjamin hak warga negara, bhineka tunggal ika dan cek and balances".

BACA JUGA:

o KABINET JOKOWI-JK: Pengamat Prediksi Demokrat, PAN, PPP, Golkar Segera Merapat

PKB Targetkan Kalahkan Golkar Pada Pemilu 2019

o PILPRES 2014: Ical Tegaskan Koalisi Merah Putih Bukan Untuk Menangkan Prabowo-Hatta

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
partai golkar

Editor : Ismail Fahmi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top