Bisnis.com, JAKARTA - Irjen Kemenag M. Jasin menyatakan sistem IT (information and technology) haji Indonesia mendesak untuk segera diperbaiki, karena pada penyelenggaraan haji 1435 H/2014 M belum bisa terintegrasi dengan sistem di kementerian haji Saudi Arabia.
"Pemerintah Saudi mendesak Indonesia segera melakukan perbaikan sistem pelayanan berbasis e-hajj (elektronik hajj). Dengan cara itu pelayanan kepada jemaah dapat dimaksimalkan," kata M. Jasin seusai menghadiri pelepasan kelompok terbang (Kloter) pertama jemaah haji asal Jakarta, Senin (1/9/2014) pagi.
Ia mengatakan sistem IT haji Indonesia yang dikenal sekarang sebagai Sistem Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat) pertama hingga Siskohat generasi dua - yang diluncurkan belum lama ini - ternyata belum menggembirakan.
Siskohat generasi pertama berbasis data dan generasi kedua berbasis web. Semuanya belum dapat beroperasi sebagaimana diharapkan. Apalagi untuk mudah diintegrasikan dengan e-hajj yang ada di Saudi Arabia. Publik saja sulit untuk mengaksesnya, katanya.
Pelayanan ke depan harus optimal, transparan sesuai dengan ketersediaan pondokan, transportasi dan katering di Arab Saudi. Pihak otoritas haji Saudi Arabia menghendaki Indonesia dapat bekerja sama e-hajj pada musim haji tahun mendatang.
"Sekarang ini sistem IT kita belum menggembirakan," kata M. Jasin lagi.
Pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 1435H/2014M mulai menerapkan e-hajj. Indonesia, sebagai pengirim jemaah haji terbesar, dijadikan sebagai pilot project-nya. Melalui penerapan e-hajj, semua proses dilakukan dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Sebetulnya, kata Jasin, melalui e-hajj, informasi terkait jamaah haji Indonesia bisa diakses melalui aplikasi android. "Bahkan melalui handphone bisa diketahui nama jamaah, kloternya sekian, pemondokan di Makkah di mana, di Madinah di mana, ketika wukuf di mana, naik bus apa? Itu bisa dimonitor dengan teknologi itu," katanya.
Yang lebih penting lagi, semua (pendokumentasian) nomor visa dan passport, (dilakukan) melalui e-hajj.
Dia menambahkan penyelenggaraan haji bisa lebih transparan, dapat meminimalisasi potensi penyelewengan yang dilakukan oknum dengan petugas atau siapa pun yang ingin mengambil keuntungan dari penyelenggaraan haji.
