Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diminta tidak memasukkan nama 'muka lama' untuk menduduki kursi menteri ESDM.
Agus Harta dari Aliansi Muda untuk Demokrasi mengatakan penolakan terhadap mantan Kepala BP Migas dilandasi dugaan kasus korupsi yang pernah dilakukan di masa lalu.
Menurutnya, selain orang lama, orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan mantan Menteri ESDM juga sebaiknya jangan dijadikan sebagai menteri ESDM.
"Jokowi-JK jangan memasukkan orang lama dalam kabinetnya karena kami dengar dia [orang lama] akan dijadikan Menteri ESDM," kata Agus.
Bahkan, guna menyampaikan aspirasinya tersebut, pada Kamis (28/8/2014), Aliansi Muda untuk Demokrasi menggelar aksi demonstrasi penolakan di Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, pakar ekonomi politik Ichsanudin Noorsy menegaskan dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sejak dari era Soeharto hingga pemerintahan sekarang, Kementerian ESDM tidak pernah bebas dari muatan kepentingan politik. Ini terjadi, karena jabatan menteri sudah menjadi jabatan politik.
"Dari Mentamben M Sadli, terbukti ia bagian mafia Berkeley, lalu Ida Bagus Sudjana. Bahkan Kuntoro Mangkusubroto meliberalkan merancang perubahan pertambangan ke migas. Begitupula dari Purnomo Yusgiantoro, SBY, Darwin Zahedy Saleh hingga ke Jero Wacik, tidak pernah bebas dari muatan politik, pasti orang yang mengemban misi politik tertentu," tegas Ichsan, saat dihubungi , Jumat (29/8/2014).
Bayangkan, kata Ichsan, Kementerian ESDM yang high profile, sejarahnya memang tak pernah bebas dari kepentingan politik. "Apakah sejumlah calon punya muatan politik nasional? Saya tidak tahu, fakta sejarahnya seperti itu. Yang pasti siapa yang berpihak pada kepentingan nasional akan terpental," tegasnya.
Yang pasti, ia menegaskan, menteri ESDM harus terbebas dari kepentingan satu kelompok tertentu. Nah, orang-orang yang terindikasi memiliki kedekatan dengan kelompok tentu tidak layak memimpin ESDM. "Menteri harus terbebas kepentingan satu kelompok. Anda cek saja riwayatnya, dekat dengan siapa," tandasnya.
Sebelumnya, pengamat energi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI ) Boyamin Saiman sepakat menteri ESDM baru harus bebas dari berbagai kasus hukum dan jelas rekam jejaknya.
Ekonom Unpad Kodrat Wibowo pun menyarankan harus ada nuansa baru di Kementerian ESDM. Orang-orang yang punya keterkaitan atau dugaan dekat dengan mafia minyak, atau orang lama di kementerian yang seringkali mementingkan kelompoknya, tidak dipilih.
Seperti diketahui salah satu nama yang santer disebut menjadi calon menteri ESDM yakni mantan kepala BP Migas Raden Priyono. Ada juga sejumlah nama lain yang dicalonkan seperti Ketua Apemindo Poltak Sitanggang , anggota Dewan Energi Nasional Tumiran, serta politisi Effendi Simbolon, seperti yang tercantum dalam www.kabinetrakyat.org
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
