Bisnis.com, PEKANBARU -- Penyelesaian rencana tata ruang wilayah atau RTRW Riau menjamin iklim investasi sektor perkebunan, karena dapat menjadi rujukan untuk pengelolaan wilayah pengusahaan perkebunan di provinsi tersebut.
Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Riau, mengatakan RTRW Riau dapat digunakan oleh perusahaan dan masyarakat yang ingin mengembangkan perkebunan di Riau.
Selama ini, penyusunan tata ruang perkebunan kerap tumpang tindih dengan penguasaan lahan yang dikelola masyarakat dan perusahaan.
“Lambatnya proses mengurus izin dan pengukuran ulang lahan perusahaan mengakibatkan pelambatan pengembangan sektor perkebunan,” katanya di Pekanbaru, Senin (11/8).
Zulher menuturkan penyelesaian RTRW juga dapat menyelesaikan konflik lahan yang kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat setempat.
Pasalnya, selama ini konflik lahan selalu berujung pada kekerasan yang dapat menghambat kegiatan pengusahaan lahan.
Menurutnya, penyelesaian kebijakan tersebut juga dapat memudahkan penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan, seperti pembakaran hutan dan perambahan hutan lindung. Selama ini sektor perkebunan kelapa sawit selalu disalahkan, karena kegiatan penanamannya merambah hutan.
Tidak hanya untuk sektor perkebunan, penyelesaian RTRW juga diyakini dapat mempercepat pengembangan infrastruktur di Riau.
Selama ini pembangunan di provinsi itu terkesan stagnan, karena kekhawatiran pemangku kepentingan melanggar tata ruang.
Irhas Irfan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Riau, mengatakan penyelesaian RTRW akan menggairahkan investasi sektor infrastruktur, seperti jalan tol di Riau.
Selama ini, infrastruktur di wilayah itu belum tergarap dengan maksimal, karena persoalan izin.
