Bisnis.com, TERNATE -- Pada masa menjelang pilpres nama Abraham Samad masuk dalam bursa capres. Kini, jelang pemerintahan baru Ketua KPK ini dikait-kaitkan dengan calon menteri di Kabinet.
Terkait kemungkinan Abraham Samad ditawari masuk dalam jajaran kabinet, kalangan penggiat antikorupsi meminta Ketua KPK ini untuk tidak tergiur.
Para penggiat antikorupsi di Maluku Utara (Malut) mengimbau Ketua Komisi Pemberantasan Korupis Abraham Samad untuk menolak jika ditawari masuk dalam kabinet pemerintahan pemenang Pemilihan Presiden 2014.
"Abraham Samad sebaiknya tetap konsentrasi di KPK , karena perannya sangat dibutuhkan untuk memimpin lembaga itu dalam memberantas korupsi di Indonesia," kata salah seorang penggiat antikorupsi di Malut Muhammad Saiful di Ternate, Kamis (31/7/2014).
Imbauan tersebut menyusul adanya dukungan dari berbagai kalangan kepada Abraham Samad untuk menjadi salah seorang menteri pada kabinet pemerintahan baru, di antaranya sebagai Menteri Dalam Negeri.
Menurut Muhammad Saiful, Abraham Samad selama ini selalu menyatakan tekadnya untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia dan tekad itu berhasil diwujudkan dengan membongkar berbagai praktik korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting di Indonesia.
Kalau Abraham Samad menjadi menteri dalam kabinet baru nanti, dia dipastikan tidak akan bisa lagi mewujudkan tekadnya tersebut, karena tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memberantas korupsi.
Abraham Samad dan unsur pimpinan KPK lainnya, kata Muhammad Saiful, jangan terpengaruh dengan apa pun hasil pilpres yang kini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan berbagai agenda terkait upaya pemberantasan korupsi di negara ini.
Artinya, KPK harus tetap tegas dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, termasuk jika pelakunya terkait dengan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan baru, karena dengan cara seperti itu praktik korupsi bisa dikurangi.
Ia juga mengimbau kepada pemerintahan baru nantinya untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, baik dukungan dalam bentuk kebijakan penguatan peran KPK maupun dukungan lainnya yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
