REAL COUNT PILPRES 2014: Jokowi Presiden Ke-7 & JK Wapres Ke-12

JAKARTA - Calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memutuskan menarik diri dari proses Pilpres 2014, karena pertimbangan ditemukannya tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan pihak asing dengan tujuan tertentu.

"Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Selasa siang (22/7/2014).

Pada kesempatan itu Prabowo didampingi sejumlah pemimpin partai koalisi merah putih.

Prabowo menegaskan dirinya dan Hatta Rajasa tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, lantas dipermainkan dan diselewengkan.

"Kami siap menang dan siap kalah, dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, untuk tetap tenang," kata Prabowo.

Prabowo lalu menginstruksikan saksi-saksi Tim Prabowo-Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.

Berikut adalah hasil perolehan sementara di 29 provinsi hingga Selasa siang (22/7/2014):

(Perolehan sementara di 29 provinsi, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 44.423.048 suara dan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengantongi 51.954.617 suara)

1. Kalimantan Barat

• Prabowo-Hatta: 1.032.354
• Jokowi-JK: 1.573.046

2. Nusa Tenggara Barat

• Prabowo-Hatta 1.844.178:
• Jokowi-JK: 701.238

3. Aceh

• Prabowo-Hatta: 1.089.290
• Jokowi-JK: 913.309

4. Sumatra Selatan

• Prabowo-Hatta: 2.132.163
• Jokowi-JK: 2.027.049

5. Kalimantan Selatan

• Prabowo-Hatta: 941.809
• Jokowi-JK: 939.748

6. Kepulauan Riau

• Prabowo-Hatta: 332.908
• Jokowi-JK: 491.819

7. Jambi

• Prabowo-Hatta: 871.316
• Jokowi-JK: 897.787

8. Bangka Belitung

• Prabowo-Hatta: 200.706
• Jokowi-JK: 412.359

9. Daerah Istimewa Yogyakarta

• Prabowo-Hatta: 977.342
• Jokowi-JK: 1.234.249

10. Bengkulu

• Prabowo-Hatta: 433.173
• Jokowi-JK: 523.669

11. Sulawesi Barat

• Prabowo-Hatta: 165.494
• Jokowi-JK: 456.021

12. Kalimantan Tengah

• Prabowo-Hatta: 468.277
• Jokowi-JK: 696.199

13. Sulawesi Tenggara

• Prabowo-Hatta: 511.134
• Jokowi-JK: 622.217

14. Gorontalo

• Prabowo-Hatta: 378.735
• Jokowi-JK: 221.497

15. Sumatra Barat

• Prabowo-Hatta: 1.797.505
• Jokowi-JK: 539.308

16. Bali

• Prabowo-Hatta: 614.241
• Jokowi-JK: 1.535.110

17. Riau

• Prabowo-Hatta: 1.349.338
• Jokowi-JK: 1.342.817

18. Maluku

• Prabowo-Hatta: 433.981
• Jokowi-JK: 443.040

19. Sulawesi Tengah

• Prabowo-Hatta: 632.009
• Jokowi-JK: 767.151

20. Jawa Tengah

• Prabowo-Hatta: 6.485.720
• Jokowi-JK: 12.959.540

21. Jawa Barat

• Prabowo-Hatta: 14.167.381
• Jokowi-JK: 9.530.315

22. Lampung

• Prabowo-Hatta: 2.033.924
• Jokowi-JK: 2.299.889

23. Maluku Utara

• Prabowo Hatta: 306.792
• Jokowi-JK: 256.601

24. Sulawesi Utara

• Prabowo-Hatta: 620.095
• Jokowi-JK: 724.553

25. Kalimantan Timur

• Prabowo-Hatta: 687.734
• Jokowi-JK: 1.190.156

26. Papua Barat

• Prabowo-Hatta: 172.528
• Jokowi-JK: 360.379

27. Banten

• Prabowo-Hatta: 3.192.671
• Jokowi-JK: 2.398.631

28. Sulawesi Selatan

• Prabowo-Hatta: 1.214.857
• Jokowi-JK: 3.037.026

29. DKI Jakarta

• Prabowo-Hatta: 2.528.064
• Jokowi-JK: 2.859.894

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan siap untuk bergabung dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diperkirakan menjadi pemenang pemilu presiden, semakin menguat.

"Langkah untuk mendukung pemerintahan mendatang tidak diputuskan secara gegabah tetapi sudah melalui pertimbangan mendalam," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, di Jakarta, Senin (21/7/2014).

Menurut Suharso, Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair, juga menyarankan agar PPP turut mendukung pemerintah demi kemaslahatan umat.

Suharso menjelaskan dirinya bersama beberapa pimpinan PPP mengunjungi KH Maimun Zubair di kediamannya di Jawa Tengah, pada akhir pekan pelalu.

"Pada pertemuan tersebut, Mbah Moen (KH Maimun Zubair) meminta PPP menerima hasil KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Mayoritas DPW PPP di Indonesia menginginkan hal yang sama," kata.

Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tersebut mengungkapkan, perubahan sikap politik PPP harus dilakukan melalui mekanisme partai sesuai dengan amanah AD/ART, bukan oleh individu-individu.

Suharso menambahkan pihaknya sudah mendapat informasi jika Hatta Rajasa merasa legawa terhadap apapun hasil KPU dan bahkan putra pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais, Ahmad Hanafi Rais, juga sudah memberikan ucapan selamat.

Karena itu, kata dia, DPP PPP menjadwalkan akan melaksanakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) pasca penetapan pemenang pemilu presiden oleh KPU.

Ketika ditanya kemungkinan adanya ganjalan dari Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, Suharso enggan bersepkulasi lebih jauh.

Menurut dia, keputusan organisasi mengikat semua anggotanya.

Suharso menegaskan, sebagian besar DPW PPP juga mengajukan permintaan agar Suryadharma Ali nonaktif sementara dari jabatan ketua umum untuk berkonsentrasi ke masalah hukum.

"Mukernas tidak untuk mengganti ketua umum, tapi menetapkan posisi PPP ke depan," katanya.

Agung Laksono (tengah)mengakui tahapan proses pilpres 2014 sudah terbuka. Ia mengaku telah melihat arah hasil penghitungan suara, yakni kemenangan di pihak tertentu.

"Kan sudah terbuka, sudah terlihat. Kalaupun harus ada yang diulang sudah dilaksanakan. Sebaiknya memberikan selamat pada pemenang," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Agung justru menyarankan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dapat memulai mengucapkan selamat kepada pihak pasangan capres bernomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla yang diproyeksikan memenangkan Pilpres 2014.

Agungberharap partai yang menaunginya, yang menjadi pendukung utama pasangan capres bernomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, dapat memulai langkah pemberian selamat kepada pihak Jokowi - Kalla yang memenangi Pilpres.

"Kalau saya mengharapkan begitu diumumkan, partai Golkar lebih dahulu memberikan selamat pada yang menang. Saran saya agar ARB lebih mendahului mengucapkan selamat. Saya kira itu akan membuat suasana lebih baik lagi," ujarnya.

JAKARTA - Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden 2014 tingkat nasional, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai telah memainkan manuver politik yang berbahaya.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/7/2014), mengatakan, ada dua manuver yang dilakukan dan cukup berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

PRABOWO-HATTA

"Pertama, kubu Prabowo-Hatta meminta penghentian rekapitulasi suara yang sedang berlangsung, dan selanjutnya meminta rekapitulasi suara nasional oleh KPU ditunda," katanya.

Kemudian manuver kedua yang juga berbahaya adalah kubu Prabowo-Hatta mengancam akan melaporkan KPU ke ranah hukum, dan bukan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika tidak menunda rekapitulasi perolehan suara.

"Dua manuver itu cukup berbahaya. Karena langkah tersebut tidak sesuai dengan pernyataan mereka yang disampaikan ke publik sebelumnya, bahwa mereka siap kalah dan siap menang, serta akan menghormati apa pun keputusan KPU," kata Ari.

Menurut dia, tuntutan untuk menghentikan dan menunda proses rekapitulasi suara dengan alasan apa pun tidak bisa diterima, baik dalam perspektif hukum maupun politik, karena pemungutan suara telah dilakukan serta berjalan baik, serta proses rekapitulasi sudah dilakukan berjenjang dari bawah hingga ke atas.

"Langkah ini jelas upaya mendelegitimasi KPU, dan implikasi politiknya cukup berat, yakni menolak hasil pilpres yang ditetapkan KPU. Seharusnya kubu Prabowo-Hatta mengikuti aturan main bahwa jika tidak puas terhadap proses dan hasil pemungutan suara, bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu pun harus jelas apa yang sedang disengketakan," kata Ari.

Dalam proses berjenjang itu, kata dia, sejak dari tingkat terbawah, setiap pasangan calon bisa mengajukan keberatan dan koreksi atas proses maupun hasil pemungutan suara.

"Kemudian setelah sampai di atas, penghentian atau penundaan yang diajukan menjadi aneh," katanya.

Ia menambahkan, sistem demokrasi dan tahapan pilpres yang berjalan saat ini sudah cukup adil, karena semua elemen masyarakat dapat ikut mengawal perolehan suara capres.

"Sistem berjenjang ini memungkinkan untuk koreksi proses di setiap tingkatan. Bahkan Bawaslu yang memiliki kewenangan pengawasan tidak menemukan kecurangan seperti yang disampaikan kubu Prabowo-Hatta," ujarnya.

Mengenai daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), kata Ari, bukan sebuah kecurangan, karena menyangkut dokumen yang perlu diklarifikasi atau di-kroscek.

"Jadi, upaya untuk menggiring opini soal DPKTb sebagai kecurangan atau mobilisasi suara adalah berlebihan, karena bisa pemilih di DKPTb di TPS adalah juga pemilih pasangan Prabowo-Hatta," tandas Ari.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Pusat hingga Senin sore (21/7/2014) pukul 17.10 WIB, menetapkan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 21 provinsi dengan total suara yang masuk 75.513.846 pemilih.

Dari total perolehan suara di 21 provinsi tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 36.718.605 suara, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 38.795.241 suara.

KPU Pusat menargetkan pembacaan rekapitulasi oleh 33 KPU tingkat provinsi dapat diselesaikan Senin, sehingga dapat segera ditetapkan dan disahkan perolehan hasil Pilpres.

Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan penetapan hasil dan pengesahan pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bisa saja ditetapkan Senin, hari ini, jika proses rekapitulasi penghitungan suara bisa diselesaikan.

"Agenda rekapitulasi itu tanggal 20-22 Juli 2014, sedangkan proses penetapan (hasil pilpres) tanggal 21-22 Juli 2014. Jadi hari ini kalau memang sudah beres bisa kita lakukan penetapan," ujar Ferry di Gedung KPU, Jakarta, Senin.

Ferry juga mengatakan jika penetapan hasil pilpres bisa dilakukan Senin ini, maka KPU akan segera mengundang masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk segera hadir dalam acara penetapan hasil Pilpres 2014.

Berikut adalah perolehan suara di 21 provinsi yang telah ditetapkan KPU Pusat:

1. Kalimantan Barat:

Prabowo-Hatta 1.032.354;

Jokowi-JK 1.573.046

2. Nusa Tenggara Barat:

Prabowo-Hatta 1.844.178;

JOkowi-JK 701.238

3. Aceh:

Prabowo-Hatta 1.089.290;

Jokowi-JK 913.309

4. Sumatra Selatan:

Prabowo-Hatta 2.132.163;

Jokowi-JK 2.027.049

5. Kalimantan Selatan:

Prabowo-Hatta 941.809;

Jokowi-JK 939.748

6. Kepulauan Riau:

Prabowo-Hatta 332.908;

Jokowi-JK 491.819

7. Jambi:

Prabowo-Hatta 871.316;

Jokowi-JK 897.787

8. Bangka Belitung:

Prabowo-Hatta 200.706;

Jokowi-JK 412.359

9. Daerah Istimewa Yogyakarta:

Prabowo-Hatta 977.342;

Jokowi-JK 1.234.249

10. Bengkulu:

Prabowo-Hatta 433.173;

Jokowi-JK 523.669

11. Sulawesi Barat:

Prabowo-Hatta 165.494;

Jokowi-JK 456.021

12. Kalimantan Tengah:

Prabowo-Hatta 468.277;

Jokowi-JK 696.199

13. Sulawesi Tenggara:

Prabowo-Hatta 511.134;

Jokowi-JK 622.217

14. Gorontalo:

Prabowo-Hatta 378.735;

Jokowi-JK 221.497

15. Sumatra Barat:

Prabowo-Hatta 1.657.056;

Jokowi-JK 507.052

16. Bali:

Prabowo-Hatta 614.241;

Jokowi-JK 1.535.110

17. Riau:

Prabowo-Hatta 1.349.338;

Jokowi-JK 1.342.817

18. Maluku:

Prabowo-Hatta 433.981;

Jokowi-JK 443.049

19. Sulawesi Tengah:

Prabowo-Hatta 632.009;

Jokowi-JK 767.151

20. Jawa Tengah:

Prabowo-Hatta 6.485.720;

Jokowi-JK 12.959.540

21. Jawa Barat:

Prabowo-Hatta 14.167.381;

Jokowi-JK 9.530.315

JAKARTA -KPU menghadapai ujian lantaran adanya penolakan hasil rekapitulasi suara.

"Hampir pasti pasangan Jokowi-JK menjadi pemenangnya. Tapi, hampir pasti, saksi dari Prabowo-akan menandatangani dengan sederet catatan atau tak akan mau menandatangani hasil akhir penghitungan di KPU," kata dosen politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/7/2014).

Haryadi berpendapat veifikasi penghitungan suara hasil pemilihan presiden secara nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berakhir, tetapi KPU diuji dengan adanya penolakan hasil rekapitulasi suara.

Menurut dia, penolakan hasil rekapitulasi KPU tidak dilarang di undang-undang (UU), tetapi hal tersebut diyakini tidak akan mempengaruhi keabsahan hasil yang akan ditetapkan KPU nantinya.

Haryadi menilai, akan ada tindakan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 jika tidak menang. Yang pasti, saksi akan menolak menandatangani hasil.

"Jika itu yang terjadi, pertanda kemungkinan kubu Prabowo-Hatta akan menggugat KPU ke MK atau sekadar melakukan 'bargaining position' kepada pasangan Jokowi-JK yang menang agar diberi jatah keikutsertaan mengelola kekuasaan," jelas Haryadi.

Menurut dia, apa pun skenario tim yang kalah memang akan sedikit merepotkan KPU. Apapun juga lembaga dan masing-masing komisioner KPU, lewat gugatan ke MK, juga akan menghadapi cobaan tak sekadar berbasis argumen hukum, tapi berbasis "material" dari pihak penggugatnya.

Haryadi mengungkapkan di sinilah integritas KPU dicoba. "Cobaan yang tak kalah beratnya bagi KPU adalah menghadapi ancaman fisik yang bersifat laten maupun manifes, terskenario maupun tak terskenario," ucapnya.

Namun, atas ujian itu dirinya percaya KPU lebih berkepentingan untuk kukuh mempertahankan integritas kelembagaan dan personalnya.

JAKARTA - Surat rekomendasi yang dikirimkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk menunda hasil rekapitulasi suara nasional, telah ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, surat rekomendasi dari pasangan tersebut, tidak memiliki landasan yang kuat untuk melakukan penundaan terhadap hasil rekapitulasi suara nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta, Senin (21/8/2014).

"Kami tidak bisa menunda ini, karena kami belum menemukan adanya alasan yang kuat untuk bisa kami menundanya," tuturnya.

Hadar menegaskan bahwa pihak KPU tetap akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional pada tanggal 22 Juli 2014 nanti. Kendati baru selesai besok malam, atau malam ini.

"Iya, tentu [diumumkan]. Selesai malam ini atau besok lalu kami akan mengumumkan itu," tukasnya.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu, pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta telah mengirimkan surat rekomendasi yang berasal dari Bawaslu untuk menunda hasil rekapitulasi suara nasional.

Pasalnya di beberapa daerah, masih ditemukan bukti-bukti kecurangan pemilu. Namun di hari yang sama, KPU telah menolak untuk menunda hasil rekapitulasi suara nasional.(Sholahuddin Al Ayyubi)

JAKARTA - Sejumlah tokoh lintas agama kembali berkumpul di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin, untuk mengutarakan seruan kebangsaan menjelang pengumuman Pilpres 22 Juli 2014.

"Menyongsong penetapan dan pengumuman KPU tentang Pilpres 2014, besok 22 Juli 2014, kami para tokoh agama di Indonesia menyampaikan seruan kebangsaan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Seninv(21/7/2014).

Pernyataan bersama itu berisi lima hal pokok yang ditandatangani tokoh lintas agama antara lain dari unsur Muhammadiyah, NU, MUI, PGI, Walubi, Parisada Hindu Dharma, dan lain sebagainya.

Kelima seruan itu antara lain, Pertama, mengajak segenap keluarga besar bangsa untuk senantiasa bersyukur ke hadirat Tuhan YME atas berlangsungnya pilpres dengan lancar, tertib dan damai.

Kedua, penyelenggaraan Pilpres 2014 adalah kemenangan segenap rakyat Indonesia yang semakin menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kearifan sikap dalam berdemokrasi. Dan pilpres sebagaimana demokrasi hanyalah jalan menuju pencapaian tujuan kita bersama, yakni mewujudkan Indonesia maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat.

Ketiga, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta Joko Widodo-Jusuf Kalla atas kearifan, kebijaksanaan dan kenegarawanan yang telah ditampilkan selama proses pilpres, serta mengajak seluruh pendukung kedua pasangan meneladani wawasan kebangsaan mereka tersebut.

Keempat, menyerukan kepada seluruh keluarga besar bangsa menerima hasil pilpres dengan sikap legowo, kesatria dan penuh tawakkal kepada Tuhan YME, dengan mengedepankan persatuan dan persaudaraan kebangsaan serta menghindari permusuhan dan perpecahan, serta jika ada keberatan terhadap keputusan KPU agar diselesaikan melalui mekanisme konstitusi.

Kelima, menyerukan kepada seluruh umat beragama untuk memanjatkan doa bagi keselamatan, kesejahteraan serta keutuhan bangsa dan negara.

Sebelumnya pertemuan serupa juga dilakoni tokoh lintas agama pada 10 Juli 2014. Din Syamsuddin mengatakan pertemuan ini merupakan pertemuan rutin yang diselenggarakan tokoh lintas agama untuk menyikapi hal-hal yang terjadi di negara ini.

Din mengatakan pertemuan dan seruan kebangsaan menjelang pengumuman Pilpres bukan merupakan wujud kekhawatiran tokoh lintas agama atas potensi terjadinya kekacauan pada 22 Juli 2014.

"Seruan ini tidak secara khusus berangkat dari kekhawatiran atas terjadinya kerusuhan, justru kami berkeyakinan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam umat beragama, 'insyaAllah' akan tetap tenang menerima keputusan KPU besok," kata Din.

JAKARTA – Para calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan tim pemenangannya didesak memiliki sikap negarawan menyikpaki hasil yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (22/7/2014).

"Sikap kenegarawanan capres-cawapres perlu ditampilkan, agar masyarakat tidak terjebak untuk melakukan agitasi, provokasi dan intimidasi," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang, Senin (21/7/2014).

Menurut dia, dirinya melihat euforia masing-masing kubu capres-cawapres dalam menyambut penetapan hasil pilpres justru disikapi secara berlebihan, terutama para pendukungnya.

Dibutuhkan sikap kenegarawanan para capres-cawapres untuk mengendalikan situasi agar masyarakat tidak terjebak dan melakukan agitasi, provokasi dan intimidasi.

Dalam kaitan ini, kata dia, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian  diharapkan melakukan langkah mengantisipasi  munculnya pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan situasi ini, untuk bermain di air keruh.

“Pihak ketiga akan berusaha mendompleng kepentingan ini untuk mengambil keuntungan di tengah massa seperti rumput kering yang mudah terbakar jika dibakar,” kata Ahmad Atang.

"Masyarakat harus mengedepan cara-cara yang elegan, dan dapat menerima hasil pilpres berdasarkan keputusan KPU sebagai penyelenggara yang menentukan hasil pilres," katanya.

Dia juga mengingatkan KPU sebagai penyelenggara agar tetap profesional, akuntabel dan transparan untuk menyelesaikan tahapan secara idenpenden dan integritas tinggi, agar hasilnya dapat diterima oleh seluruh rakyat bangsa ini.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden 2014 merupakan ujian bagi kematangan demokrasi Indonesia.

"Tiga bulan ini atau tiga bulan mendatang, bangsa Indonesia tengah diuji kembali apakah transisi dan konsolidasi demokrasi yang berjalan baik ini bisa kita jaga dan tidak sebaliknya," kata Presiden saat menghadiri peluncuran Antarnews.com di Jakarta, Senin (21/7/2014).

Presiden mengatakan sejak 2004 hingga 2014 rakyat Indonesia bisa menjalankan pemilihan umum secara langsung sehingga demokrasi bisa terbangun dengan baik.

"Rakyat ingin, situasi damai yang kita dapatkan selama proses pemilihan umum 2014 tetap dapat dijaga. Sebagai kepala negara saya mendorong dan mengingatkan, KPU dan MK untuk bertindak kredibel dan profesional. Laksanakan dengan transparan dan akuntabel, jika ada perselsiihan dibawa ke Mahkamah Konstitusi diselesaikan secara transparan dan akuntabel," kata Presiden.

Presiden mengatakan pemilihan presiden kali ini berlangsung dengan ketat dan keras, namun demikian masyarakat tetap menginginkan kondisi yang damai dan aman menandai suksesi kepemimpinan nasional.

"Jika besok ada yang tidak terima hasil, maka sebagai kepala negara menyarankan tempuh jalan konstitusional dengan cara yang damai. Undang-undang kita sudah atur dan beri ruang dan wadah hal-hal itu," katanya.

Ditambahkan Presiden, kalau semua berjalan dengan baik harapan kita semua 20 Oktober akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional secara damai dan bermartabat, kalau kita bisa letakkan tradisi politik yang baik ini akan menapak lebih baik dan lebih maju.

Dalam acara yang dihadiri oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono itu juga disampaikan sejumlah penghargaan kepada perorangan maupun perusahaan yang dinilai memiliki kepedulian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi dan pendidikan anak Indonesia dari Perum LKBN Antara.

Penghargaan Antaranews CSR award diberikan pada PT Semen Padang Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Astra Internasional.

Juga menerima penghargaan Dato Sri Prof Dr. Tahir sebagai tokoh filantropi dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima penghargaan sebagai tokoh peduli peningkatan kecerdasan anak Indonesia 2014.

Ibu negara dinilai penggagas rumah pintar sejak 2005 hingga 2014 telah terealisasi 511 rumah pintar di seluruh Indonesia.

JAKARTA -  Komisi Pemililihan Umum (KPU) menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada 15 propinsi dengan hasil sementara pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dengan perolehan 13.176.384 suara, sedangkan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla meraup sebanyak 12.249.515 suara.

Dengan rekap tersebut pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan selisih 926.869 suara dibandingkan dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Hingga malam ini (Minggu, 20/7/2014) kita sudah menuntaskan rekapitulasi suara di 15 propinsi. Kita harapkan pada Senin (21/7) rekapitulasi pada 18 propinsi bisa diselesaikan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, usai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional, di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin dinihari (21/7/2014).

Menurut catatan, pasangan yang diusung partai Koalisi Merah Putih itu menang di enam provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan Sumatra Barat.

Sedangkan pasangan Jokowi-JK yang disusung PDIP unggul di Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

"Patut disyukuri pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan lancar. Tidak ada catatan khusus, semua komentar dari saksi dan Bawaslu tidak ada yang dominan," ujar Husni.

Rekapitulasi dijadwalkan dilanjutkan pada Senin (21/7) yang dimulai pada pukul 10:00 WIB.

Berikut perolehan sementara kedua pasangan Capres 2014:

1. Kalimantan Barat

Prabowo-Hatta : 1.032.354

Jokowi-JK : 1.573.046 Suara

sah : 2.605.400

Suara tidak sah : 16.533 Total

jumlah suara digunakan : 2.621.933

2. Nusa Tenggara Barat

Prabowo-Hatta : 1.844.178

Jokowi-JK : 701.238

Suara sah : 2.545.416

Suara tidak sah : 24.581

Total jumlah suara digunakan : 2.569.997

3. Aceh

Prabowo-Hatta : 1.089.290.
Jokowi-JK : 913.309

Suara sah : 2.002.599

Suara tidak sah : 58.485

Total jumlah suara digunakan : 2.061.084

4. Sumatra Selatan

Prabowo-Hatta : 2.132.163

Jokowi-JK : 2.027.049

Suara sah : 4.159.212

Suara tidak sah : 31.419

Total jumlah suara digunakan : 4.190.631

5. Kalimantan Selatan

Prabowo-Hatta : 941.809

Jokowi-JK 939.748

Suara sah : 1.881.557

Suara tidak sah : 38.237

Total jumlah suara digunakan : 1.919.794

6. Kepulauan Riau

Prabowo-Hatta : 332.908

Jokowi-JK : 491.819

Suara sah : 824.727

Suara tidak sah : 5.298

Total jumlah suara digunakan : 830.025

7. Jambi

Prabowo-Hatta : 871.316

Jokowi-JK : 897.787

Suara sah : 1.769.103

Suara tidak sah : 13.467

Total jumlah suara digunakan : 1.782.570

8. Bangka Belitung

Prabowo-Hatta : 200.706

Jokowi-JK : 412.359

Suara sah : 613.065

Suara tidak sah : 6109

Total jumlah suara digunakan : 619.174

9. DI Yogyakarta

Prabowo-Hatta : 977.342

Jokowi-JK : 1.234.249

Suara sah : 2.211.591

Suara tidak sah : 33.573

Total jumlah suara digunakan : 2.245.164

10. Bengkulu

Prabowo-Hatta : 433.173

Jokowi-JK : 523.669

Suara sah : 956.842

Suara tidak sah : 7.150

11. Sulawesi Barat

Prabowo-Hatta : 165.494

Jokowi-JK : 456.021

Suara sah : 621.515

Suara tidak sah : 3.428

12. Kalteng

Prabowo-Hatta : 468.277

Jokowi-JK : 696.199

Suara sah : 1.164.476

Suara tidak sah : 9.357

13. Gorontalo

Prabowo-Hatta : 378.735

Jokowi-JK : 221.497

Suara sah : 600.232

Suara tidak sah : 3.216

14. Sultra

Prabowo-Hatta : 511.134

Jokowi-JK : 622.217

Suara sah : 1.133.351

Suara tidak sah : 6.327

15. Sumbar

Prabowo-Hatta : 1.797.505

Jokowi-JK : 539.308

Suara sah : 2.336.813

Suara tidak sah : 17.514

Ketua Tim Kemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD menyesalkan pernyataannya yang ditayangkan salah satu televisi nasional tidak lengkap.

"Ada statement saya yang dimuat tak lengkap oleh TV Swasta sehingga menjadi tak utuh dan memberi kesan seakan-akan saya menyatakan Jokowi sudah menang pilpres dan Prabowo kalah," katanya di Jakarta, Minggu malam (20/7/2014).

Ia menambahkan dikesankan juga dirinya sudah mengembalikan mandat sebagai Timkamnas.

"Yang benar, saya ditanya, 'bagaimana persiapan Tim Prabowo-Hatta menghadapi penetapan KPU 22 Juli yang akan datang?, Saya menjawab: Timkamnas biasa-biasa saja, menunggu keputusan KPU dan tidak mengerahkan massa," katanya.

Kalau ada pun, kata dia, bukanlah timkamnas melainkan relawan.

Kemudian ditanya lagi tentang rencana Timkamnas setelah 22 Juli maka saya menjawab tergantung keputusan KPU.

Dirinya masih percaya Prabowo-Hatta menang berdasar data yang kami punya.

"Tapi kalau ternyata Jokowi yang menang, maka saya tentu harus menerimanya secara fair," katanya.

"Saya akan menyampaikan kepada Prabowo-Hatta bahwa saya gagal mengantar Prabowo menang. Terlepas dari soal menang atau kalah tanggal 22 Juli itu saya akan mengembalikan mandat karena Timkamnas itu memang hanya sampai keluarnya keputusan KPU," katanya.

Timkamnas tidak akan ikut jika ada proses hukum ke MK.

"Kalau harus ke MK, baik Prabowo yang digugat (krn menang) maupun yang menggugat (karena kalah) maka saya tidak ikut," katanya.

Yang mengurus ke MK itu Tim Hukum, bukan Timkamnas. Demi kode etik, sebagai mantan ketua MK saya tidak bisa mengurus perkara di MK.

"Itulah yang saya katakan kepada Metro TV, Kompas TV, dan Trans 7. Tapi Metro TV mengambil bagian-bagian tertentu yang memberi kesan seakan-akan saya mengatakan Prabowo-Hatta sudah kalah," katanya.

Pilpres 2014, diikuti dua pasang capres/cawapres, Prabowo-Hatta nomor urut 1 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut 2.

JAKARTA - Pasangan capres-cawapres bernomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempertanyakan suara-suara yang meminta penundaan pengumuman resmi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut Jokowi, pengumuman resmi hasil penghitungan suara sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada Selasa (22/7/2014).

"Ada apa? Tidak ada apa-apa, ngapain ditunda? Sesuai UU lah. Kalau UU bilang tanggal 22 ya tanggal 22. Itu bukan kemauan kita," ujarnya usai menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Baik Jokowi maupun JK memastikan akan menerima pengumuman resmi hasil penghitungan suara. "Yang jelas (jika ada yang tidak menerima pengumuman resmi), itu bukan kami," ujar JK. (Anggi Oktarinda)

JAKARTA - Hasil penghitungan suara pemilu presiden para rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa 22 Juli akan memastikan siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan memenangkan kontestasi Pemilu Presiden 2014.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mendapat mandat dari konstitusi diharapkan semua elemen masyarakat Indonesia dapat melakukan penghitungan suara pemilu presiden secara netral, jujur, dan adil, guna menghasilkan pemilu presiden yang demokratis.

Jika mencermati hasil rekapilutasi suara dari rapat pleno KPU tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia maka kemungkinan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut dua yakni Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan memenangkan Pemilu Presiden 2014, karena unggul di 23 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia.

Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, unggul di 10 provinsi.

Namun, hasil final rekapitulasi perolehan suara kedua pasangan capres cawapres baru akan diumumkan setelah rapat pleno KPU tingkat nasional di Jakarta, pada Selasa, 22 Juli 2014.

Menyikapi perolehan suara pemilu pemilu presiden di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap mengingatkan para kader, relawan, dan simpatisannya agar terus mengawal penghitungan suara sampai ke tingkat nasional. (Antara)

JAKARTA -  Komisi Pemilihan Umum Pusat menegaskan tidak ada lagi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) meskipun ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilu setempat, kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Minggu (20/7/2014).

"Undang-Undang (Nomor 42 Tahun 2008) mengatakan bahwa jika ada masalah yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang, itu dilakukan 10 hari setelah pemungutan suara, artinya kemarin (Sabtu, 19/7) menjadi hari terakhir pelaksanaan PSU," kata Hadar di sela-sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional di Gedung KPU Pusat.

Terkait rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta terkait pemeriksaan terhadap 5.802 tempat pemungutan suara (TPS) yang diduga terindikasi pelanggaran, Hadar mengatakan pihaknya tetap meminta KPU setempat untuk memeriksa persoalan yang terjadi. Namun untuk pelaksanaan PSU di ribuan TPS tersebut, KPU menyatakan hal itu tidak mungkin lagi dilakukan.

"Untuk 5.802 TPS ini tidak mungkin lagi (PSU), karena batas waktunya sudah lewat. Tetapi kami tetap meminta KPU dan Bawaslu DKI Jakarta untuk mengkaji itu dengan mengumpulkan petugas KPPS, PPS, PPK setempat," kata Hadar.

JAKARTA -  Pengajar komunikasi politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Kunto Adi Wibowo mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menunda hasil penghitungan suara nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Selasa (22/7).

"Penundaan pengumuman rekapitulasi nasional akan dimaknai beragam oleh rakyat," kata Kunto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Kunto mengatakan tim pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan penundaan pengumuman rekapitulasi nasional.

Kubu pasangan nomor urut satu itu menganggap menemukan kecurangan secara masif dan sistematis saat pemungutan suara pada 9 Juli 2014.

"Sehingga dinilai perlu untuk mengulang rekapitulasi suara di beberapa daerah bahkan pemungutan suara ulang," ujar Kunto.

Kunto menjelaskan penundaan rekapitulasi berpotensi meningkatkan eskalasi teror dan ancaman konflik horizontal meskipun dimungkinkan ditunda berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Kunto rakyat telah banyak menerima informasi tentang Pilpres dengan perkembangan yang cukup baik.

Namun ketika terjadi penundaan rekapitulasi maka keinginan rakyat untuk mengikuti perkembangan Pilpres akan menurun, ujarnya.

Kunto beralasan masyarakat akan menilai penundaan rekapitulasi hanya kepentingan para elit politik untuk mengejar kemenangan yang tidak mengedepankan proses demokrasi terlebih jika gugatan Ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan menambah tingkat kepedulian masyarakat semakin menurun.

Kunto menganalisa saat ini isu mengenai kecurangan lebih banyak digulirkan kubu pasangan Prabowo-Hatta dibandingkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendekati proses rekapitulasi pada 22 Juni 2014.

Kunto menyatakan tren komunikasi politik soal kecurangan Pilpres dipengaruhi saat rekaputilasi suara memasuki tingkat provinsi.

Suara Legis-

latif

Prabowo Subianto

Hatta Rajasa

Koalisi mayoritas:
Gerindra/

-Golkar

-PPP

-PKS

-PAN

-Demokrat

358/560

JokoWidodo

Jusuf Kalla

Koalisi minoritas:
PDI–P/Hanura/NasDem/PKB

202/560

JAKARTA - Koalisi merah putih pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memutuskan akan menerima hasil penghitungan suara pada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, pada Selasa (22/7/2014).

"Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika hasil penghitungan suara dinilai tidak adil dan adanya laporan kecurangan," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy di Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Menurut Romy, sapaan akrab Romahurmuziy, partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo-Hatta yang membentuk Koalisi Merah-Putih, pada rapat di Jakarta, Sabtu sore, memutuskan, terus melakukan monitoring penghitungan suara Pemilu Presiden 2014 yang saat ini sudah berada di tingkat provinsi.

Tim kampanye nasional pasangan Prabowo-Hatta, kata dia, juga juga melakukan persiapan dalam menghadapi rapat pleno penghitungan suara tingkat nasional oleh KPU pada Selasa (22/7/2014).

"Sampai saat ini, di internal tim kampanye nasional Prabowo-Hatta masih terus melakukan penghitungan secara secara nasional atau "real count" yang dilakukan oleh PKS," katanya.

JAKARTA -  Juru bicara Tim Pemenangan Pasangan Capres-Cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan, seluruh kalkulasi yang dilakukan melalui hitung cepat sejumlah lembaga kredibel, rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan KPU, dan rekapitulasi para relawan  mempertegas  arah   kemenangan ke Jokowi, tetapi kewaspadaan nasional tetap harus ditingkatkan.

"Hal ini mengingat berbagai bentuk manipulasi dan skenario menghambat kemenangan Jokowi masih sangat dimungkinkan terjadi. Berbagai jurus pun dilakukan. Selain gerakan mengurangi suara Jokowi-JK, maka upaya pemungutan suara ulang pun terjadi," kata Hasto, di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Melihat berbagai gelagat tersebut, maka secara dini, Jokowi sudah menginstruksikan agar tidak ada pengerahan massa pada tanggal 22 Juli 2014. Simbol baju kotak-kotak pun dikonversikan ke simbol-simbol ke Indonesia-an seperti batik.

"Kita percayakan sepenuhnya kepada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk benar-benar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam rekapitulasi."

"Di atas segalanya, Tim Kampanye Jokowi-JK percaya sepenuhnya  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan betul-betul mengawal proses transisi kepemimpinan ini agar berjalan secara aman dan damai," kata Hasto.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini menegaskan inilah tanggung jawab sejarah Presiden SBY tidak hanya kepada rakyat Indonesia, namun juga pada dunia guna membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia semakin dewasa.

Menurut dia, bagi Jokowi-JK, prediksi unggulan kemenangan itu tidak hanya disyukuri, tetapi diabdikan sepenuhnya untuk kemajuan Ibu Pertiwi. Kemenangan itu juga menjadi momentum yang tepat untuk merangkul seluruh komponen bangsa.

"Era kompetisi sudah selesai, dan kini saatnya menyatukan energi positif bangsa," katanya.

Kepada seluruh tim kampanye Jokow-JK, dirinya mengimbau untuk tidak euforia dalam kemenangan.

"Biarlah suara rakyat tersebut menjadi prasasti perubahan kepemimpinan nasional yang lebih merakyat. Karena itu, kemenangan Jokowi-JK harus dimaknakan sebagai era baru, dimana kekuasaan hadir ditengah rakyat," ucapnya.

Hasto menyebutkan meski berbagai 'skenario penghadang' tetap dimungkinkan terjadi, Tim Kampanye Jokowi-JK tetap berkeyakinan bahwa kekuatan perubahan rakyat tidak pernah bisa dibendung lagi.

"Marilah kita tingkatkan kewaspadaan nasional. Inilah momentum dimana TNI, Polri, dan seluruh kekuatan rakyat bersatu padu menjaga keutuhan negeri. Sebab suara rakyat yang berdaulat adalah hukum dasar yang harus kita junjung tinggi," ujarnya.

JAKARTA -  Komisi Pemilihan Umum Pusat memulai rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Gedung KPU Pusat yang berada di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Minggu (20/7/2014).

"Kami menjadwalkan rapat pleno terbuka ini akan berlangsung sampai selesai. Apakah selesainya hari ini tentu akan lebih bagus karena cuma 33 (KPU provinsi) yang membacakan hasil rekapitulasi," kata Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik di Jakarta, Minggu siang (20/7/2014).

Dia menjadikan pengalaman pembacaan rekapitulasi di sejumlah provinsi yang memiliki kabupaten-kota lebih dari 33 namun bisa menyelesaikan rekapitulasi dalam satu hari.

"Provinsi Jawa Timur, yang jumlah kabupaten-kotanya ada 38, bisa selesai satu hari. Masa kami di nasional kalah cepat dari provinsi. Tetapi ini semua tergantung (keberatan) para saksi nanti dalam rapat," tambah dia.

Proses rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres di KPU Pusat dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga Selasa (22/7).

Berdasarkan pantauan di Gedung KPU Pusat, pembacaan sertifikat rekapitulasi dimulai pukul 13.00 WIB. Hingga pukul 14.00 WIB baru dua provinsi yang dipresentasikan hasil rekapitulasinya, yaitu Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Di Kalimantan Barat

- Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 1.032.354 suara

- Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meraup 1.573.046 suara

- Total suara sah  2.605.400

- Total suara tidak sah 16.533.

Di Provinsi NTB

- Pasangan Prabowo-Hatta  1.844.178 suara

- Pasangan Jokowi-JK  701.238 suara

- Total suara sah  2.545.416

- Suara tidak sah 24.581.

JAKARTA -  Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana mengatakan, klaim keunggulan kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan menjadi prolog saat rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Prolog itu mengindikasikan proses rekapitulasi suara nasional akan jadi panggung politik untuk klaim hasil yang beda dengan hasil hitung berjenjang dari KPU," kata Ari di Jakarta, Sabtu.

Saat ini proses penghitungan suara secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional sedang berlangsung.

Menurut Ari, terjadi hal yang menarik saat pasangan nomor urut itu mempersoalkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dalam pleno KPU Provinsi.

Bahkan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merespon agar KPU menggelar Pemilihan Suara Ulang di wilayah DKI Jakarta berdasarkan keberatan dari kubu Prabowo-Hatta.

Pasangan Prabowo-Hatta juga menyampaikan keunggulan suara dalam proses penghitungan versi internal menjelang rekap nasional.

"Meskipun klaim angkanya berbeda dengan yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan unggul tipis 1,6 persen," ujar Ari seraya menambahkan pusat tabulasi Koalisi Merah Putih mengklaim unggul tujuh persen.

Ari menambahkan, rapat pleno KPU Pusat mengenai rekapitulasi suara nasional akan penuh dinamika dengan adanya penghitungan suara berjenjang ditambah isu kecurangan dan hasil tabulasi versi dari setiap pasangan calon presiden.

Ari berharap KPU dan Bawaslu bekerja profesional dan independen saat pleno rekapitulasi suara nasional.

JAKARTA -  Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Aria Dwipayana, mengatakan perlu diwaspadai adanya indikasi penggelembungan suara, dimana kejanggalan yang jelas terlihat adalah selisih antara rekapitulasi suara dengan formulir C1, DA1 dan DB1.

"Adanya selisih antara hasil rekap C1 yang berbasis TPS dengan hasil hitung secara berjenjang di tingkat kecamatan dan kabupaten. Dengan transparansi data dari KPU maka indikasi itu bisa terlihat dan dibuktikan," kata Ari, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu  (20/7/2014).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan terobosan dgn mengunggah formulir C1, DA1 dan DB1 secara terbuka sehingga bisa diketahui oleh publik. Cara itu, kata dia, membuat munculnya inisiatif warga untuk menghitung atau melakukan rekapitulasi suara berdasarkan data yg telah diunggah.

"Hal ini membuat publik bisa mengikuti hasil perhitungan secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Namun, dari data yang telah diunggah, muncul beberapa kejanggalan, diantaranya adanya C1 yang bermasalah baik karena kesengajaan maupun salah input," tuturnya.

Terobosan dari KPU dalam transparansi data merupakan langkah maju, tetapi hal itu harus diikuti oleh langkah berikutnya dari KPU dan Bawaslu untuk lakukan langkah monitoring dan supervisi agar bisa secara cepat mengoreksi penyimpangan dan mencegah kecurangan bisa terjadi.

"Masyarakat juga bisa berpartisipasi dengan menyalakan "alarm" ketika kejanggalan itu terjadi," ucapnya. (Antara)