Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBD DKI: Realisasi Anggaran Rendah, Dianggap Buruk oleh DPRD

DPRD DKI mengkritisi realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang masih rendah pada semester 1 tahun ini, yakni hanya mencapai 8,99%.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 21 Juli 2014  |  21:12 WIB
Ilustrasi - Bisnis.com
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI mengkritisi realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang masih rendah pada semester 1 tahun ini, yakni hanya mencapai 8,99%.

Padahal, penyerapan semester I pada 2013 mampu merealisasikan penyerapan anggaran sekitar 26%. Padahal, pada tahun lalu, Pemprov DKI menargetkan penyerapan sebesar 97%.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Matnoor Tindoan menilai kinerja APBD 2014 lebih buruk dibandingkan kinerja APBD pada 2013.

“Kami sangat pesimis terhadap pelaksanaan dan kinerja anggaran pada semua SKPD yang menyangkut pendapatan maupun belanja daerah dapat capai target,” ujarnya saat rapat paripurna di DPRD, Senin (21/7/2014).

Menurutnya, pelaksanaan kinerja APBD DKI 2014 merupakan kondisi yang paling buruk dalam 10 tahun terakhir ini.

Hal tersebut tercermin dari kemampuan Pemprov DKI dalam mengejar target pendapatan daerah yang baru mencapai 20,62% atau Rp13,34 triliun dari target senilai Rp64,56 triliun. Penyerapan belanja pun baru mencapai 8,99 atau hanya sekitar Rp5,83 triliun.

Matnoor menyarankan agar Pemprov DKI tidak perlu melakukan pengurangan program dalam belanja daerah rancangan APBD Perubahan 2014.

"Tetaplah pada program yang telah ditetapkan. Mestinya harus meningkatkan pengawasan dan pengoptimalan alokasi anggaran," ucapnya.

Nasrullah, perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI, menuturkan penyerapan tahun ini memang lebih rendah dari 2013. Namun, pada tahun lalu banyak realisasi belanja yang bermasalah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Penyerapan belanja daerah yang sangat rendah. Hal ini berlawanan dengan keinginan Plt Gubernur DKI untuk melakukan banyak kegiatan pembangunan termasuk infrastruktur transportasi, pengendali banjir, perbaikan kampung, program bidang pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.

Dia menilai penyerapan yang masih sangat rendah tersebut disebabkan oleh kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta yang lamban. Padahal belanja daerah tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan di Jakarta.

“Jangan sampai ide-ide besar Plt Gubernur terhambat oleh kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Bagaimana program-program besar untuk mewujudkan Jakarta Baru dapat terwujud jika penyerapan anggaran masih sangat rendah,” katanya.

Nasrullah berharap agar Pemprov DKI dapat lebih baik lagi dalam menentukan asumsi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan tahun ini sehingga target serapan anggaran dapat tercapai.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd dki
Editor : Sepudin Zuhri

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top