Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PELANGGARAN PEMILU 2014: Pemerintah Didesak Cabut Izin TV One dan Metro TV

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran mendesak pemerintah segera merespons rekomendasi KPI untuk secepatnya mengevaluasi dan mencabut izin penyelenggara penyiaran Metro TV dan TV One yang menggunakan frekuensi publik.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 13 Juli 2014  |  22:04 WIB
Ilustrasi - change.org
Ilustrasi - change.org

Bisnis.com, JAKARTA -- Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mendesak pemerintah segera merespons rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk secepatnya mengevaluasi dan mencabut izin penyelenggara penyiaran Metro TV dan TV One yang menggunakan frekuensi publik.

Kendati demikian menurut Koordinator KIDP, Eko Maryadi, pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran tersebut tidak perlu berdampak terhadap ribuan karyawan lembaga penyiaran.

"Karena Negara akan menyiapkan skenario transisi dari pengelola lama ke pengelola baru, yang memperoleh mandat pengelolaan frekuensi berdasarkan kontrak dan komitmen untuk memanfaatkannya bagi kepentingan publik," tutur Eko dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (13/7/2014).

Selain itu, KIDP juga mendesak KPI menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran RCTI dan Global TV yang diyakini KIDP terus-menerus melakukan pelanggaran selama pileg dan pilpres dilaksanakan.

"Secara kuantitas dan kualitas melakukan pelanggaran yang terus-menerus dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menghormati hukum," kata Eko.

Oleh karena itu, KIDP bersama dengan elemen masyarakat sipil, akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap adanya konsentrasi kepemilikan televisi yang berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

KIDP menilai sampai saat ini implementasi norma dan penegakannya tidak dilakukan khususnya oleh Pemerintah.

"Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatakan bahwa implementasi norma harus dilakukan oleh regulator bidang penyiaran," ujar Eko.

Selain itu, Menkominfo juga akan digugat oleh KIDP bila dalam periode waktu tertentu tidak segera mengambil langkah-langkah kongkret untuk melaksanakan rekomendasi KPI sebagaimana yang telah dimandatkan dalam undang-undang penyiaran.

"Gugatan berikutnya akan kami lakukan terhadap KPI bila masih menunjukkan inkonsistensi dalam pola pemberian sanksi terhadap televisi lain yang secara kuantitas maupun kualitas melakukan pelanggaran," tukasnya.

Berdasarkan data dari KPI.go.id, ada empat lembaga penyiaran yang kerap melakukan pelanggaran selama pemilu 2014 berlangsung.

Kendati telah diberikan teguran, keempat lembaga penyiaran tersebut masih terus melakukan siaran yang dinilai telah melanggar.

Keempat lembaga penyiaran tersebut yakni RCTI dengan 12 kali teguran dan sanski karena telah melakukan pelanggaran sebanyak 12 kali. Lalu Metro TV dengan delapan kali peringatan karena delapan kali juga melakukan pelanggaran siaran.

Kemudian TV One mendapatkan delapan kali teguran karena melanggar sebanyak delapan kali. Lalu yang terakhir Global TV yang telah mendapatkan delapan kali peringatan karena melanggar sebanyak delapan kali.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu 2014 kpi pelanggaran pemilu
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top