Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PILPRES 2014: Aktivis 98 Kirimi Jokowi-JK Surat Terbuka

Lima aktivis 1998 menuliskan surat terbuka diperuntukkan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 04 Juli 2014  |  16:30 WIB
PILPRES 2014: Aktivis 98 Kirimi Jokowi-JK Surat Terbuka

Bisnis.com, JAKARTA -- Lima aktivis 1998 menuliskan surat terbuka untuk calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Mereka adalah wakil yang menamakan generasi yang harus membayar dengan mahal atas apa yang dinikmati hari ini mulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, berpartai serta kebebasan pers.

Dalam surat yang ditulis 3 Juli 2014 itu, aktivis 1998 Raharja Waluya Jati, Faisol Riza, Aan Rusdianto, Nezar Patria dan Mugiyanto tidak bermaksud menonjolkan perannya dalam proses melahirkan kembali kehidupan demokrasi di Indonesia tetapi mendapat kepercayaan dari Jokowi-JK.

Singkat cerita mereka ingin menegaskan kepada Jokowi dan JK bahwa peristiwa penculikan bukanlah isu politik yang sedang diperdagangkan di bursa pemilu presiden.

Penculikan aktivis dan rakyat Indonesia pada 1997-1998 karena alasan politik adalah peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Kami percaya Anda berdua atau siapa saja pembaca surat ini termasuk para penculik yang saat ini masih bisa menyentuh dan memandangi anak tercintanya, pasti akan berjuang hingga akhir usia bila orang tercinta kalian direnggut paksa dan dihilangkan dengan jahat," ucap Raharja Waluya Jati saat membacakan surat terbuka di Hotel Cemara Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Surat tersebut ditujukan kepada Jokowi-JK dengan harapan bisa diselesaikan mengingat JK saat menjadi wapres periode 2004-2009 berhasil menyelesaikan konflik agama di Poso dan konflik Aceh.

Mereka menekankan kedua pasangan capres tidak boleh punya keraguan sedikitpun untuk tidak menyelesaikan kasus yang sebenarnya secara terang benderang.

Dalam surat itu juga diingatkan bahwa DPR RI pada 15 September 2009 telah memutuskan untuk :

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
3. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.
4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi konvensi antipenghilangan paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek penghilangan paksa di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jokowi capres 2014
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top