Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Isu Komunis di PDIP: Kubu Banteng Bakal Laporkan TVOne

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan TVOne kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sukirno
Sukirno - Bisnis.com 03 Juli 2014  |  17:45 WIB
Tjahjo Kumolo (paling kanan) bersama Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Puan Maharani (kiri)
Tjahjo Kumolo (paling kanan) bersama Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Puan Maharani (kiri)

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan TVOne kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tjahjo yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Pemenangan Jokowi-JK, pada prinsipnya menyesalkan pemuatan berita TVOne yang keluar dari kaidah-kaidah etika jurnalistik.

Menurutnya, berita yang ditudingkan TVOne dinilai jelas sebagai fitnah yang kejam ditujukan pada PDI Perjuangan.

Selain itu, dia menilai pemberitaan tersebut menyinggung harkat, martabat, dan kehormatan partai.

Kendati demikian, Sekjen PDI Perjuangan itu mengimbau kepada seluruh kader PDI Perjuangan dan simpatisan agar tetap tenang, tidak bertindak dengan turun ke kantor TVOne dan bersikap anarkis.

Dia juga berharap agar kader dan simpatisan PDI Perjuangan tetap menjalankan konsolidasi partai dan merapatkan barisan.

Tjahjo menegaskan agar semua pihak dapat menghindari provokasi pihak lain yang mencoba mengail di 'air keruh'.

"PDI Perjuangan akan konsisten untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelanggaran kaidah jurnalistik ini ke KPI . Dan PDI Perjuangan juga akan melaporkan kampanye hitam ini ke Bawaslu," katanya, Kamis (3/7/2014).

PDI Perjuangan, sambungnya, mengharapkan bahwa setiap kontestan Pilpres 2014 menjaga etika demokrasi dan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

Menurut dia, masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang mencerdaskan dan bukan justru pembodohan.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mengklaim akan tetap menghargai dalam koridor bahwa kebebasan pers harus terjaga dan pers adalah mitra partai politik.

"Tetapi jangan melakukan pemberitaaan atau pendapat yang menjurus kepada fitnah dan melecehkan kehormatan partai tanpa konfirmasi," tegasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tvone komunis di PDIP
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top