SIDANG UJI MATERI: Jadi Capres/Cawapres, Kepala Daerah Sebaiknya Mundur

Kepala daerah diharap mundur saat dirinya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau wakli presiden menyusul kewenangan yang mengikat berisiko memunculkan ketidakadilan bagi capres lain.
Ashari Purwo Adi N | 02 Juli 2014 17:47 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala daerah diharap mundur saat dirinya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau wakli presiden menyusul kewenangan yang mengikat berisiko memunculkan ketidakadilan bagi capres lain.

Pandangan tersebut mengemuka dari sejumlah kalangan saat sejumlah ahli, pemerintah, dan anggota legislatif memaparkan kesaksiannya dalam perkara Pengujian UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu berlangsung di depan majelis hakim yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Rabu (2/7/2014).

Saat membacakan jawaban dari pemerintah, Mualimin Abdi, Pjs. Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kemenkumham, mengatakan pejabat negara yang masih aktif menjabat sebaiknya tidak menjadi capres atau cawapres hingga berakhir masa jabatannya.

Meski demikian, paparnya, pejabat negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun kesaksian DPR yang dibacakan oleh Anggota Komisi III Martin Hutabarat menyatakan soal ketidakadilan pada saat kepala daerah menjadi seorang calon presiden.

“Banyak kasus yang mengindikasikan ketidakadilan bagi para capres lain yang notabene bukan pejabat negara,” katanya.

Untuk itu, harap Martin, Mahkamah Konsitusi memberikan putusan yang menunjukkan kesetaraan bagi satu capres yang sesuai dengan tujuan negara dan konstitusi.

Sementara itu, pandangan dari ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin, mengungkapkan jabatan kepala daerah ataupun wakilnya mengikat fungsi dan kewenangan yang harus dan/atau bisa dijalankan.

“Jadi jika menjadi capres atau cawapres, pejabat negara harus mundur,” katanya.

Ihwal perkara Pengujian UU No. 42/2008 tersebut muncul karena dalam pasal 6 ayat 1 menyebut pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun, pada pasal 7 ayat 1 justru menyebut kepala/wakil kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota bisa mencalonkan asal mendapat izin dari presiden sebagai syarat pencalonan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pilpres 2014, JOKOWI VS PRABOWO, PRABOWO vs JOKOWI

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top