Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

PILPRES 2014: Tren Pindah Parpol Cermin Oligarki Politik

Tren pindah partai maupun peralihan dukungan politik para politisi menjelang Pilpres 2014 dinilai tidak terlepas dari praktik oligarki dalam kepemimpinan parpol yang menutup sirkulasi kepemimpinan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 26 Juni 2014  |  18:15 WIB
PILPRES 2014: Tren Pindah Parpol Cermin Oligarki Politik
Ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Tren pindah partai maupun peralihan dukungan politik para politisi menjelang Pilpres 2014 dinilai tidak terlepas dari praktik oligarki dalam kepemimpinan parpol yang menutup sirkulasi kepemimpinan.

Demikian simpulan dari diskusi bertema Etika Pemimpin dalam Berpolitik, Kamis (26/6/2014).

Selain menghadirkan pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro, turut menjadi nara sumber pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis dan Direktur Eksekutif The President Center (TPC) Didiet Mahaswara.

Menurut Siti Zuhro, praktik oligarki yang menempatkan pimpinan partai seolah-olah sebagai owner (pemilik) partai sudah seharusnya diakhiri.

Pasalnya, praktik seperti itu akan membuat kepemimpinan di tubuh partai akan terus direbut dan dipertahankan. Sedangkan bagi mereka yang kalah dalam perebutan kekuasaan akan pindah ke partai lain seperti yang sering terjadi belakangan ini.

Selain tidak menyehatkan perkembangan demokrasi, ujarnya, partai yang menjalankan sistem oligarki tersebut mulai ditinggalkan publik. Dalam hal itu, ia menyebut Partai Golkar yang dulu selalu memenagi pemilu, sebagai contoh.

Siti juga menyebutkan praktik pindah partai disebabkan oleh rendahnya standar etika politik.

Kondisi itu, ujarnya, sangat berbeda dibandingkan dengan  para politisi di masa awal kemerdekaan Indonesia yang memegang teguh etika.

Dalam kondisi demikian, Siti menilai perlunya pembenahan di tubuh partai politik agar bisa menghasilkan politisi berstandar etika tinggi.

Apalagi, ujarnya, saat ini intervensi pemerintah melalui pembinaan terhadap partai politik oleh Kementerian Dalam Negeri sudah tidak ada lagi.

Sementara itu, Didiet Mahaswara mengatakan perlunya satu institusi pendidikan untuk calon pemimpin termasuk untuk calon presiden.

Menurut dia, kalau seorang calon pemimpin tidak dibekali pendidikan yang memadai serta dasar etika yang baik maka akan sulit bagi Indonesia untuk mempunyai pemimpin yang baik di masa datang.

Namun demikian, dia mengakui, sekolah kepemimpinan tersebut harus diinisiasi oleh partai politiik. Pasalnya, Undang-undang Politik sejauh ini menyebutkan bahwa parpol merupakan institusi pemasok calon pemimpin termasuk calon presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pilpres 2014 oligarki politik
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top