Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBD DKI: Dari 5.114 Paket Masuk ULP, Baru 68 Selesai Dilelang

Dari 5.114 dokumen paket kegiatan yang masuk ke dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta baru 68 paket yang telah selesai dilelang. Total nilai kontrak 68 paket selesai dilelang tersebut senilai Rp191,9 miliar
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 24 Juni 2014  |  00:00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Dari 5.114 dokumen paket kegiatan yang masuk ke dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta baru 68 paket yang telah selesai dilelang. Total nilai kontrak 68 paket selesai dilelang tersebut senilai Rp191,9 miliar

Kepala ULP DKI Jakarta I Gede Dewa Sony Ariyawan mengatakan paket kegiatan yang sedang dalam proses dan telah selesai lelang merupakan kegiatan darurat untuk segera dilaksanakan, seperti jasa kebersihan rumah sakit dan penyelenggaraan event HUT DKI.

"Sekarang ini kami prioritaskan yang urgent seperti permakanan panti sosial, permakanan kebun binatang, event DKI. Event yang tanggalnya sudah pasti kami utamain," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (23/6/2014).

Sony menambahkan sebanyak 632 paket kegiatan saat ini sedang dalam proses lelang dengan total anggaran atau harga penawaran sementara senilai Rp653,43 miliar.

Dari 5.114 paket kegiatan, lanjutnya, 86,31% atau sebanyak 4.414 paket  belum dapat dilakukan proses lelang sebab masih menunggu kelengkapan dokumen lelang.

Untuk pelelangan paket kegiatan yang telah selesai dilakukan melalui e-catalogue dengan sistem e-purchasing, lanjutnya, sebanyak 18 paket dengan nilai kontrak senilai Rp121,69 miliar, sedangkan yang masih dalam proses lelang ada 9 paket dengan nilai Rp81,4 miliar.

"537 paket kegiatan belum diproses lelang melalui E-catalogue/E-purchasing. Diharapkan segera diselesaikan dalam waktu dekat ini," ucapnya.

Sony mencontohkan sebanyak 4.414 dokumen kegiatan melalui ULP yang belum diproses lelang saat ini, seperti pembangunan jalan layang koridor Transjakarta karena masih menunggu kelengkapan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Untuk pembebasan lahan pun belum dapat dilakukan proses lelang sebab masih menunggu konsultan appraisal untuk menilai harga tanah yang ingin dibebaskan lahannya.

"Yang lelang dengan anggaran besar masih dalam proses kelengkapan dokumen. Kami tidak mau berantakan di tengah jalan pembangunannya karena tidak memiliki seperti Amdal atau harga tanahnya tidak sesuai," terang Sony

Dia menargetkan pada pertengahan Agustus keseluruhan dokumen dapat selesai diproses agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai pada tahun ini.

"Kami cocokan juga waktu pelaksanaannya. Yang kami kira tidak selesai pada tahun ini akan kami tunda dan dilakukan pada tahun depan daripada pembangunannya setengah-setengah," tuturnya.

Para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) tidak ada niatan untuk tidak bekerja. Menurutnya, lelang melalui ULP merupakan suatu hal yang baru sehingga para SKPD dan UKPD butuh adaptasi dengan sistem tersebut.

"Tidak ada niatan mau bekerja, mereka enggak mau duplikasi dan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran," kata Sony.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd dki
Editor : Fatkhul-nonaktif

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top