Pemerintah Diklaim tak Mampu Putus Impor Kedelai

Bisnis.com,  BANDUNG—Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat menilai pemerintah tidak akan mampu memutus mata rantai impor kedelai.

Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan meskipun tidak bisa menghentikan impor kedelai, namun target swasembada kedelai masih bisa dipenuhi.

Menurutnya, swasembada kedelai bukan berarti tidak melakukan impor, karena komoditas ini tetap akan bergantung dari luar negeri seperti Amerika Serikat sebagai basis terbesar produksi di dunia.

“Impor memang masih dilakukan, namun jumlahnya bisa ditekan. Sedangkan saat ini impor kedelai tembus hingga 80%,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/6/2014).

Dia menegaskan untuk mengejar swasembada kedelai pemerintah harus berani mengambil kebijakan agar petani yang menanam kedelai diberi insentif serta harga yang cukup menguntungkan.

Entang beralasan selama ini petani enggan menanam kedelai karena kurangnya insentif serta keuntungan yang sangat rendah.

“Mereka lebih baik menanam tanaman lain yang lebih menguntungkan. Persoalan ini yang belum bisa diselesaikan pemerintah yang akhirnya tetap mengimpor kedelai dalam jumlah besar,” katanya.

Selain itu, persoalan lain yang membuat Jabar sulit mengejar swasembada kedelai yakni krisis lahan serta diperparah dengan rendahnya kualitas kedelai yang di tanam. Dibandingkan dengan kedelai impor, kedelai yang ditanam petani Jabar kualitasnya lebih rendah.

Ketua Koperasi Perajin Tahu dan Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Barat Asep Nurdin jika pemerintah ingin memutus mata rantai produksi kedelai dari impor, maka diperlukan komitmen untuk menanam kedelai yang berkualitas.

Dia mengatakan hingga saat ini lahan kedelai masih terbatas, sehingga tidak heran kedelai lokal belum mampu menguasai pasar.

“Ada juga petani yang mau menanam, namun sebelumnya mereka meminta kepastian dari pemerintah mengenai harga dan serapan pasarnya. Hal ini dilakukan agar petani tidak merugi,” katanya.

Dia mencontohkan petani di Amerika Serikat mampu memproduksi kedelai dengan jumlah besar karena memiliki lahan tanam yang sangat luas dengan ditunjang berbagai bantuan dari pemerintahnya.

Sedangkan di Indonesia, lahan tanam sangat minim, ditambah dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan petani.

Adapun jelang Ramadan, pihaknya meminta pemerintah tidak mengintervensi impor kedelai.

Importasi kedelai jelang momen Ramadan lebih banyak dibutuhkan sebagai bahan baku perajin.

Kopti menilai jika harus memanfaatkan kedelai lokal tidak mencukupi kebutuhan perajin karena 80% kebutuhan kedelai dipasok dari impor.

“Berdasarkan informasi dari importir kebutuhan kedelai untuk Jabar akan terpenuhi sepanjang dua bulan ke depan karena ada stok sekitar 300.000 ton,” katanya.

rikat,” jelasnya.(k29)