Bisnis.com, SURABAYA - Ribuan pekerja lokalisasi Dolly Surabaya menggelar dialog penolakan penutupan tempat prostitusi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (12/6/2014).
Akibat kegiatan tersebut, Jl. Jarak yang menghubungkan Jl. Girilaya dan Jl. Dukuh Kupang ditutup dan dijaga ketat oleh sejumlah petugas kepolisian.
Dalam dialog tersebut diawali dengan orasi dari Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), Paguyuban Pekerja Lokalisasi (PPL) dan Komunitas Pemuda Independent (Kopi), serta puisi yang dibawakan oleh salah seorang pekerja seks komersil (PSK).
Komisioner Komnas HAM Dianto Bahriadi mengatakan rencananya pada Jumat (13/6/2014) akan menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menyampaikan hak asasi manusia di kawasan Dolly yang perlu diperjuangkan.
"Penutupan harus dipikirkan dengan cara yang bijaksana. Komnas HAM tidak berpihak kepada siapapun tapi kami memfasilitasi masalah yang mengganggu hak manusia. Semoga beliau mau menemui saya," katanya dalam dialog tersebut.
Menurut Dianto, lokalisasi sejatinya menjadi salah satu pengendalian hal-hal negatif dan bisa dikontrol dan dikelola dengan cara yang baik. "Hal ini juga akan sampaikan kepada pemerintah," imbuhnya.
Salah seorang PSK yang berdialog meminta agar walikota memikirkan kesejahteraan warga di kawasan Dolly.
"Saya minta agar PSK jangan dijadikan tumbal untuk kepentingan pihak tertentu dan hanya untuk cari nama di mata negara lain," katanya dengan berteriak.
Adapun rencana penutuan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu dipastikan ditutup oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 18 Juni 2014.
Sementara dalam dialog tersebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maupun Kepada Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo yang diundang untuk hadir dalam dialog tidak menampakkan diri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
