Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tim Advokasi Jokowi-JK Resmi Adukan Keterlibatan TNI

Tim Advokasi Jokowi-JK mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan dugaan keterlibatan TNI dalam mengarahkan suara pemilih yang dilakukan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta.
Irene Agustine
Irene Agustine - Bisnis.com 05 Juni 2014  |  21:41 WIB
Tim Advokasi Jokowi-JK Resmi Adukan Keterlibatan TNI
Karikatur Jokowi-JK. Adukan keterlibatan oknum TNI dalam Pilpres - JIBI
Bagikan

Bisnis.com,JAKARTA -- Tim Advokasi Jokowi-JK mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan dugaan keterlibatan TNI dalam mengarahkan suara pemilih yang dilakukan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta.

Juru Bicara Tim Advokasi Sirra Prayuna menyatakan dugaan ini dilaporkan atas temuan yang ditulis oleh wartawan kompas.com dan tribunnews.com yang ditulis kemarin, (4/6/2014). 

Dugaannya berupa adanya peran anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang melakukan pencatatan data KTP warga, mendata capres-cawapres yang akan dipilih warga dan mengarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta di kawasan warga Jakarta Pusat.

"Bahwa tindakan tesebut nyata merupakan bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 39 ayat 2 pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis,"jelasnya kepada wartawan di Gedung Bawaslu, Jakarta, (5/6/2014).

Dalam arahan Presiden SBY kepada 282 Perwira Tinggi di Jakarta, Senin (2/6/2014) sebelumnya telah menyampaikan agar TNI dan Polri selalu netral, dan memastikan agar Pileg dan Pilpres berjalan secara aman, tertib dan lancar.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 pasal 29 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga menerangkan secara jelas  bahwa pelaksana dan pemuktahiran data pemilih hanya berhak dilakukan oleh KPU.

"Berdasarkan hal itu, kasus ini mencederai proses yang sedang kita gulirkan untuk menciptakan reformasi dalam menjalankan tugas fungsi sesuai undang-undang," jelas Sirra.

Meskipun baru mendapatkan informasi temuan dari kedua media tersebut, Sinna meminta Bawaslu untuk turun langsung mengecek kebenaran kasus ini.

"Disinilah kami memohon peran Bawaslu untuk menyelidiki dan mengusut kasus ini, karena ini akan menguntungkan pihak Prabowo-Hatta namun sangat merugikan Jokowi-JK," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu 2014
Editor : Ismail Fahmi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top