PILPRES 2014: KPI Dorong Capres-Cawapres Sosialisasikan Iklan Kampanye Positif

Sebagai upaya mencegah maraknya iklan kampanye negatif dan kampanye hitam pada Pilpres 2014, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menggelar deklarasi iklan kampanye positif yang akan dihadiri dua pasang capres dan cawapres.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 02 Juni 2014  |  19:55 WIB
PILPRES 2014: KPI Dorong Capres-Cawapres Sosialisasikan Iklan Kampanye Positif
Logo KPI. Dorong Capres-Cawapres Sosialisasikan Iklan Kampanye Positif - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA-- Sebagai upaya mencegah maraknya iklan kampanye negatif dan kampanye hitam pada Pilpres 2014, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menggelar deklarasi iklan kampanye positif yang akan dihadiri dua pasang capres dan cawapres.

Ketua KPI Judhariksawan mengatakan besok, Selasa (3/6) pihaknya akan mengundang Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk mendukung, mensosialisasikan dan berkomitmen soal penyiaran iklan politik yang positif dan proporsional.

"Kami mengundang pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta untuk menyampaikan komitmen bersama," Kata Judhariksawan ketika dijumpai di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/6/2014).

Dia menjelaskan, komitmen tersebut antara lain adalah tidak menggunakan frekuensi yang berkaitan dengan ranah publik untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk kelompok capres-cawapres.

Selain itu, capres dan cawapres beserta tim kampanye juga diharapkan bisa menyampaikan pemberitaan atau iklan yang proporsional dan mencerdaskan, bukan yang memprovokasi.Acara penyampaian komitmen bersama ini rencananya akan digelar di Hotel Sultan Jakarta, pada pukul 2.00 siang.

Menurutnya, dalam kesempatan tersebut juga akan diresmikan Gugus Tugas Pengawasan Pemantauan Pemberitaan Iklan dan Penyiaran Kampanye yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Gugus tugas itu nantinya akan melakukan koordinasi pemantauan isi siaran jurnalistik dan mencegah siaran yang tidak sesuai dengan prinsip independensi dan etika jurnalistik," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pilpres 2014

Editor : Ismail Fahmi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup