KPI: Beberapa Lembaga Penyiaran Terindikasi Memihak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mendapat temuan adanya beberapa lembaga penyiaran yang terindikasi berpihak kepada pasangan capres dan cawapres tertentu.
Fitri Sartina Dewi | 02 Juni 2014 16:52 WIB
KPI menemukan inidkasi beberapa lembaga penyiaran memihak capres tertentu - JIBI
Bisnis.com, JAKARTA- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mendapat temuan adanya beberapa lembaga penyiaran yang terindikasi berpihak kepada pasangan capres dan cawapres tertentu.
 
Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi I DPR menilai KPI harus semakin berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pemberitaan dan penyiaran politik.
 
"Komisi I DPR mendorong KPI Pusat dengan kewenangan yang ada untuk memperkuat pengawasan isi siaran politik serta memberikan sanksi yang tegas kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/6/2014).
 
Adapun, Anggota DPR Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty menilai KPI belum terlalu berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang iklan atau pemberitaan yang dinilai melanggar ketentuan penyiaran.
 
"KPI seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui iklan untuk menginformasikan seperti apa iklan kampanye yang benar, sehingga masyarakat bisa mengetahui iklan politik yang baik atau yang melanggar itu seperti apa," kata Evita.
 
Sebelumnya, Anggota KPI Idy Muzayyad mengaku pihaknya mendapati temuan indikasi penyimpangan serta keberpihakan 5 lembaga penyiaran terhadap pasangan capres dan cawapres tertentu.
 
"Dalam frekuensi pemberitaan, MetroTV memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Jokowi-JK, dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta," ujarnya.
 
Selain itu, TVOne juga dinilai telah melakukan pelanggaran karena memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak dan lebih panjang kepada pasangan Prabowo-Hatta dibandingkan dengan pasangan Jokowi-JK.
 
KPI juga melihat adanya keberpihakan dari RCTI, MNC TV, dan Global TV kepada pasangan Prabowo-Hatta, karena media tersebut memberikan porsi dan durasi yang lebih banyak dan lebih panjang kepada pasangan Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan Jokowi-JK.
 
Menurutnya, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, KPI segera menggelar rapat pleno untuk membahas pemberian sanksi kepada 5 lembaga penyiaran tersebut.
 
"Condong akan diberikan sanksi karena ada indikasi pelanggaran dalam bentuk pemberitaan tidak independen, kemudian tidak netral karena berpihak, dan dari sisi materi juga tidak proporsional, misalnya pembelaan yang berlebihan dan penyudutan," jelasnya.
Tag : kpi
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top