PRABOWO VS JOKOWI: Prabowo Lolos Jadi Capres, KPU Dinilai Tidak Profesional

Asosiasi Pengacara Pengawal Konstitusi (APPK) melaporkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dituding tidak profesional dalam penetapan Capres Prabowo Subianto kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Irene Agustine | 02 Juni 2014 16:01 WIB
Prabowo - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengacara Pengawal Konstitusi (APPK) melaporkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dituding tidak profesional dalam penetapan Capres Prabowo Subianto kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Inisiator APPK Lamria Siagian mengatakan seharusnya KPU melakukan verifikasi faktual terkait dua poin syarat presiden dalam kasus Prabowo Subianto, yakni berkewarganegaraan Indonesia dan tidak melakukan perbuatan tercela.

"KPU hanya melihat berkas administratif saja, tidak melakukan verifikasi faktual kepada tiga lembaga yang terkait yakni Komnas HAM, Institusi TNI dan Kedubes Yordania," katanya di Gedung DKPP, Jakarta (2/6/2014).

Menurutnya, batasan perbuatan tercela tidak bisa hanya mendapatkan dari surat yang ditandatangani Komnas HAM saja, melainkan harus dibuktikan dengan memverifikasi institusi terkait seperti TNI, yang saat itu melakukan pemecatan pada Prabowo.

"Wakil Dewan Kehormatan Perwira Yusuf mengatakan Prabowo dipecat karena penghilangan aktivis. Mengapa ucapan ini tidak diverifikasi dengan mengusut kasus ini kepada TNI langsung? Apakah penghilangan aktivis tidak termasuk dalam perbuatan tercela?"Jelasnya.

Perihal kewarganegaraan Yordania, seharusnya KPU juga memverifikasi masalah tersebut pada kedubes Yordania.

"Apakah itu pemberian atau permohonan? karena seperti yang kita tahu waktu dipecat dari posisinya dia melarikan diri ke sana," tuturnya.

Dia juga berpendapat bahwa pemecatan Prabowo dari militer, baik itu terkait penculikan aktivis, kudeta atau permasalahan apapun seharusnya ditelusuri kembali karena publik ingin tahu kebenaran situasi pada tahun 1998 tersebut.

"Itulah yang seharusnya dilakukan KPU, karena publik juga ingin tahu bagaimana pemimpin yang akan memimpin bangsa ini, ditakutkan akan terjadi yang tidak diinginkan jika nanti sudah berjalan," tutur Lamria. 

Tag : pilpres 2014
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top