Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mahasiswa Minta Hak Pendidikan Politik Dipenuhi

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mempertanyakan kualitas kampanye kedua bakal capres-cawapres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta yang dinilai tidak mendidik.
Irene Agustine
Irene Agustine - Bisnis.com 28 Mei 2014  |  16:15 WIB
Mahasiswa Minta Hak Pendidikan Politik Dipenuhi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mempertanyakan kualitas kampanye kedua bakal capres-cawapres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta yang dinilai tidak mendidik.

Hal tersebut terlihat dari black campaign yang belakangan makin meresahkan dan dapat mempropaganda masyarakat dengan cara yang tidak fair, sehingga mereka menuntut adanya pendidikan politik yang berkualitas untuk bangsa.

“Oleh karena itu, kami mengundang kedua calon Presiden untuk datang ke kampus ini secara terbuka, berdialog dengan kami dan menuntut adanya perbaikan wacana dan pendidikan politik yang mencerdaskan bangsa,” kata Ketua BEM Universitas Indonesia Muhammad Ivan Riansa, di Universitas Indonesia Depok, Rabu (28/5/2014).

BEM UI mengharapkan ada klarifikasi seputar pendidikan politik yang seharusnya diterima seluruh masyarakat dengan baik mengenai kedua kandidat capres-cawapres. Selain itu, mereka menginginkan adanya kontrak politik sebagai janji kedua pasangan untuk melaksanakan program kerjanya.

“Kami berharap kedua pasangan kandidat memberikan pendidikan politik yang baik, yang menjadi hak kami. Selain itu kami menginginkan adanya kontrak politik dari kedua kandidat ini untuk mengawal pelaksanaan Indonesia lima tahun kedepan,”katanya.

Adapun kontrak politik yang dimaksud adalah perjanjian tandatangan kedua bakal capres dan cawapres sebagai bukti telah setuju untuk melaksanakan janji kampanyenya dalam pemerintahan lima tahun kedepan. 

“Kontrak ini sebagai alat kendali rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika mereka tidak bisa menepati janjinya, masyarakat yang akan menilai,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu 2014
Editor : Martin Sihombing
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top