Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SENGKETA PEMILU: Ini Sejumlah Pekerjaan Rumah Bawaslu

Tingginya jumlah sengketa pemilu pada Pileg lalu, menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar permasalahan ini diredam pada Pilpres 9 Juli.
Irene Agustine
Irene Agustine - Bisnis.com 27 Mei 2014  |  12:20 WIB
SENGKETA PEMILU: Ini Sejumlah Pekerjaan Rumah Bawaslu
Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron, Ketua Bawaslu Muhammad, Endang Wihdatiningtyas, Nasrullah - bisnis.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Tingginya jumlah sengketa pemilu pada Pileg menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar permasalahan ini diredam pada Pilpres 9 Juli.

Dari data yang dihimpun Perludem, jumlah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diurus MK mencapai 767 Kasus. Lima provinsi dengan jumlah sengketa terbanyak yaitu Provinsi Papua sebanyak 80 kasus, provinsi Jawa Barat 67 kasus, provinsi Aceh 63 kasus, provinsi Jawa Timur 52 kasus dan Sumatra Selatan 50 kasus.

Tiga jumlah sengketa terbanyak terjadi pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 321 kasus, DPR sebanyak 186 kasus, dan DPRD Provinsi sebanyak 117 kasus.

Deputi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi mengatakan Bawaslu sebaiknya mengantisipasi pelaksanaan Pilpres nanti dengan memperhatikan daerah yang rawan sengketa pada Pileg lalu.

“Peta-peta ini penting untuk Bawaslu memperhatikan daerah yang rawan potensi pelanggaran Pemilu kedepan,” katanya saat dihubungi Bisnis, (27/5/2014).

Dia mengatakan, daerah pemilihan Papua dan Aceh harus disoroti lebih lanjut.

“Dapil Jawa Barat jumlahnya banyak (11), tapi Papua kan hanya punya 1 dapil, sementara Aceh 2 dapil, namun tingkat sengketanya tinggi. Daerah ini harus disoroti,”jelasnya.

Apalagi kedua bakal calon capres-cawapres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta memiliki potensi keterpilihan yang sama. Keduanya memiliki catatan baik dan buruk yang berkembang di masyarakat, sehingga bisa menimbulkan persoalan.

“Konflik menuju Pilpres akan semakin kencang. Keduanya bukan incumbent, dan punya catatan baik dan buruk di masyarakat, sehingga sah-sah saja jika kita lihat dalam dua bulan ini pendukung antar kandidat akan menyerang masing-masing,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu 2014
Editor : Fatkhul Maskur
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top