Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PILPRES 2014: Gakumdu Beratkan Bawaslu Awasi Pemilu

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) lebih baik ditiadakan dalam Pilpres 9 Juli, karena justru memberatkan Bawaslu dalam mengawasi pemilu.
Irene Agustine
Irene Agustine - Bisnis.com 26 Mei 2014  |  18:21 WIB
PILPRES 2014: Gakumdu Beratkan Bawaslu Awasi Pemilu
/Ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA --  Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) lebih baik ditiadakan dalam Pilpres 9 Juli, karena justru memberatkan Bawaslu dalam mengawasi pemilu.

Menurutnya, Bawaslu seharusnya diberikan ruang independensi sendiri untuk memutuskan perkara tanpa melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari Sentra Gakumdu.

“Jauh lebih baik Sentra Gakumdu tidak ada dalam Pilpres karena membuat adanya fleksibilitas pengawas Pemilu dan mengganggu sikap penyelenggara pemilu itu sendiri,” katanya saat ditemui Bisnis, di Jakarta (26/5/2014).

Bawaslu dapat menyelesaikan perkara yang terjadi selama Pemilu sendiri tanpa melibatkan institusi lain, menurutnya.

“Bawaslu berdiri sendiri saya kira sudah bisa mewadahi seluruh sengketa yang ada. Lebih baik kepolisian berdiri sendiri, begitu juga dengan kejaksaan sehingga Sentra Gakumdu ditiadakan seperti dulu, saat UU no 42 Tahun 2008,” jelasnya.

Hal tersebut dikarenakan perbedaan interpretasi antara Bawaslu dan institusi lain, sehingga tindak pelaksanaan menjadi tidak efektif.

“Misalnya, kami memutuskan bahwa perlakuan partai A ini tergolong sebagai pelanggaran dalam kampanye, namun institusi lain memandang hal tersebut tidak melanggar. Padahal interpretasi ini berdasarkan aturan yang kami acu,” katanya.

Sementara itu, Deputi Direktur Eksekutif Perludem Veri Junaidi mengatakan ketiga institusi tersebut tidak bisa berjalan otonom. Ketiganya harus dikembalikan ke tujuan awal yakni sebagai alat komunikasi intensif dalam mengawal Pemilu.

"Desain penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Adanya Gakumdu dulu ditujukan sebagai alat komunikasi secara intensif dan komunikatif dalam mengawal pemilu. Maka, kembalikan saja ke tujuan semulanya," jelasnya.

Menurutnya, Bawaslu sudah diberikan independensi dalam hal memberitahu tindak pelanggaran, kemudian diterukan kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan dan akhirnya ditetapkan oleh Kejaksaan. "Tindak pengawasan harus berjalan beriringan, maka tidak bisa dipisah-pisah," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu 2014
Editor :
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top