Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Antisipasi Kompromi Politik, Bawaslu Mesti Lakukan Ini

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSR-PP) meminta Bawaslu segera merespon untuk antisipasi potensi tidak selesainya rekapitulasi nasional seperti dijanjikan KPU pada 9 Mei 2014.
Irene Agustine
Irene Agustine - Bisnis.com 07 Mei 2014  |  14:15 WIB

Bisnis.com, JAKARTA--Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSR-PP) meminta Bawaslu segera merespon untuk antisipasi potensi tidak selesainya rekapitulasi nasional seperti dijanjikan KPU pada 9 Mei 2014.

Yuris Oloan, anggota Kelompok Kerja Nasional GSR-PP mengatakan Bawaslu harus segera merespon sebuah antisipasi karena potensi keterlambatan sudah didepan mata, juga seluruh kasus-kasus yang berkembang di rekapitulasi suara diselesaikan.

"Sehingga tidak ada kompromi-kompromi politik yang mengakibatkan pencederaan dalam pemilu legislatif 2014," terangnya dalam konferensi pers Potensi KPU Melanggar Undang-Undang Dalam Keterlambatan Batas Waktu Rekapitulasi Nasional di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, (7/5/2014).

Menurutnya, kompromi politik bahkan sudah terjadi di tingkat provinsi.

Indikasinya, masalah dalam rekapitulasi provinsi seperti penggelembungan suara dan pelanggaran administratif  tersebut diabaikan sementara, kemudian saat dibawa ke KPU pusat, ternyata diketahui banyak permasalahan yang belum terselesaikan.

"Ditakutkan, kompromi tersebut akan mampu melegalkan simpati masyarakat karena alasan untuk menyelamatkan pemilu," tambah Yuris.

Adapun, rekomendasi GSR-PP untuk Bawaslu sebagai pengawal KPU

1. Jangan hanya mensinkronkan kesalahan-kesalahan dengan cara 'pembetulan' dalam rekapitulasi suara tingkat nasional secara administratif, tanpa memperhatikan tindak lanjut bagi yang melakukan kesalahan tersebut.

2. Meminta KPU RI dan Bawaslu memberhentikan aparaturnya yang tidak memegang prinsip netralitas dan independensi dalam menyelenggarakan pemilu

3. Meminta Bawaslu mempidanakan KPU jika rekapitulasi suara tingkat nasional tidak selesai pada 9 Mei 2014.

4. Meminta Bawaslu mengadukan KPU kepada DKPP jika rekapitulasi suara tingkat nasional tidak selesai 9 Mei 2014.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu 2014 bawaslu
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top